MAMUJU — Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat mulai melakukan audit menyeluruh terhadap sektor energi strategis. Evaluasi ini melibatkan Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Barat untuk memantau efektivitas program energi di lapangan.
Fokus utama pertemuan yang berlangsung di Ruang Serbaguna Dinas ESDM Sulbar ini menyasar tiga poin krusial: penyediaan gas bumi, distribusi bahan bakar minyak (BBM), dan jangkauan tenaga listrik. Pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan energi tidak hanya tersedia secara fisik, tetapi juga terjangkau secara ekonomi bagi masyarakat di pelosok daerah.
Tim BPKP Perwakilan Sulawesi Barat menjelaskan bahwa proses evaluasi ini menitikberatkan pada kesesuaian pelaksanaan program dengan regulasi yang berlaku. Pengawasan ini bertujuan mengukur dampak nyata dari kebijakan energi terhadap kesejahteraan masyarakat di enam kabupaten se-Sulawesi Barat.
Hasil dari audit lapangan dan data administratif ini nantinya akan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan sektor energi. BPKP berperan memastikan setiap anggaran dan program yang dijalankan memberikan hasil optimal dan tepat sasaran tanpa hambatan birokrasi yang tidak perlu.
Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, menyambut baik langkah pengawasan ini sebagai momentum perbaikan tata kelola internal. Menurutnya, masukan dari BPKP sangat diperlukan untuk mengidentifikasi tantangan distribusi energi di wilayah dengan geografis yang cukup menantang.
“Evaluasi ini menjadi momentum penting bagi kami untuk mengukur capaian, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam upaya memperluas akses energi. Kami terbuka terhadap masukan dan rekomendasi sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan,” ujar Bujaeramy.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka terus mendorong peningkatan rasio elektrifikasi di desa-desa terpencil. Selain listrik konvensional, pemanfaatan energi alternatif juga mulai digenjot untuk memastikan keadilan distribusi energi di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
Evaluasi ini tidak hanya melibatkan Dinas ESDM dan BPKP saja. Pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan dari Biro Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) serta Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Provinsi Sulawesi Barat.
Keterlibatan lintas sektor ini menunjukkan bahwa urusan energi berkaitan erat dengan roda ekonomi dan stabilitas harga bahan pokok di pasar. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan konstruktif agar akses energi yang adil dan efisien dapat segera dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas.
Melalui pengawasan ketat dari BPKP, Pemprov Sulbar optimistis tata kelola energi ke depan akan lebih transparan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar daerah dalam mewujudkan kemandirian energi yang berkelanjutan.