SULAWESI BARAT — Dalam forum Dialektika Demokrasi bertema “Peran DPR dalam Mendukung Perekonomian Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (9/7/2026), politikus Fraksi Gerindra itu menyebut dana MBG yang berasal dari APBN murni mengalami penyalahgunaan dalam jumlah besar. Ia mendesak penguatan pengawasan di seluruh kementerian dan lembaga agar kebocoran serupa tidak terulang.
Kebocoran Anggaran dan Beban Utang Semester I 2026
“Dana MBG itu dari APBN murni, kemudian terjadi penyalahgunaan dan itu besar sekali kebocorannya. Kita harapkan di kementerian dan lembaga yang lain tidak terjadi hal seperti itu,” ujar Kamrussamad.
Menurutnya, semangat spending better harus diwujudkan secara nyata. Setiap rupiah dalam APBN, kata dia, wajib menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat. Ia menekankan perlunya perbaikan tata kelola agar celah korupsi bisa ditutup rapat.
Di luar persoalan korupsi, Kamrussamad menilai kondisi fiskal Indonesia pada semester pertama tahun ini menghadapi tekanan berat. Beban pembayaran utang yang terus meningkat dinilai menyempitkan ruang pemerintah untuk membiayai investasi produktif. Padahal, belanja modal menjadi krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Rentan Gejolak Harga Energi Impor
Tantangan eksternal turut membayangi. Kamrussamad menyoroti kenaikan harga energi global yang menjadi tekanan tambahan bagi APBN. Indonesia, menurut dia, masih sangat bergantung pada impor minyak mentah.
“Ketergantungan impor energi masih sangat besar sehingga membuat perekonomian kita rentan terhadap gejolak harga minyak dunia,” ujarnya.
Ia membeberkan data kebutuhan minyak nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Sementara itu, produksi domestik baru sekitar 615 ribu barel per hari. Selisih besar ini membuat Indonesia harus mengimpor dalam volume tinggi, sehingga setiap kenaikan harga minyak langsung membebani subsidi energi dan defisit transaksi berjalan.
Pemerintah Diminta Perkuat Pengawasan Fiskal
Kamrussamad mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada belanja, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan. Menurutnya, tanpa pengawasan ketat, target pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat sulit tercapai. Ia berharap kasus korupsi di program MBG menjadi momentum perbaikan tata kelola fiskal nasional.
