POLEWALI MANDAR — Persoalan itu mencuat setelah para tenaga pendidik PAUD menyampaikan keluhan soal tidak terakomodasinya anggaran insentif dalam pagu APBD tahun berjalan. Mereka mengaku selama ini mengabdi tanpa menerima honor dari pemerintah daerah.
Dewan Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar menilai kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Guru PAUD disebut memikul tanggung jawab besar sebagai fondasi pendidikan, mulai dari membentuk karakter hingga menyiapkan tumbuh kembang anak sebelum masuk jenjang sekolah dasar.
Dewan Pendidikan mendorong Pemkab Polewali Mandar mengevaluasi kebijakan penganggaran pendidikan, khususnya dukungan bagi tenaga pendidik PAUD. Langkah konkret yang diminta adalah mengalokasikan insentif guru PAUD dalam APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurut Dewan Pendidikan, alokasi itu perlu didahului penyusunan regulasi kepala daerah, termasuk Peraturan Bupati bila secara hukum diperlukan. Regulasi tersebut harus disertai kajian kebutuhan anggaran, pendataan penerima yang valid, kriteria transparan, serta mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban yang akuntabel.
Wakil Ketua Dewan Pendidikan Polewali Mandar Herman Kadir menyatakan pihaknya tidak menuntut insentif langsung menyejahterakan guru PAUD. Ia mengakui keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
"Kami tidak sedang berbicara bahwa insentif akan langsung membuat guru PAUD sejahtera. Kami memahami keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Namun, setidaknya ada penghargaan yang nyata atas pengabdian mereka. Mereka juga manusia, memiliki keluarga, kebutuhan hidup, dan tanggung jawab ekonomi yang harus dipenuhi," ujar Herman.
Ia juga meminta agar guru PAUD yang selama ini mendidik anak-anak tidak luput dari perhatian pemerintah daerah. Menurut Herman, tanggung jawab besar mereka dalam membangun fondasi pendidikan harus berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga.
Dewan Pendidikan menegaskan persoalan ini tidak boleh dipandang semata-mata sebagai masalah honorarium. Ketiadaan dukungan yang memadai dinilai dapat menurunkan motivasi dan konsentrasi guru dalam menjalankan tugas.
Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan pergantian tenaga pendidik dan mengganggu keberlangsungan layanan PAUD. Konsistensi proses pembelajaran dan pengasuhan anak usia dini ikut terancam.
Dampaknya merembet ke masyarakat, terutama keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang bergantung pada layanan PAUD di lingkungan tempat tinggal. Jika layanan melemah, anak-anak dari keluarga rentan berisiko kehilangan akses terhadap stimulasi belajar, pembiasaan karakter, dan persiapan masuk sekolah dasar yang berkualitas.
Dewan Pendidikan berharap Bupati Polewali Mandar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, perangkat daerah yang membidangi pendidikan, dan DPRD kabupaten duduk bersama mencari solusi. Solusi yang diharapkan realistis dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Investasi terhadap guru PAUD dipandang sebagai bagian dari investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia Polewali Mandar. Pemerintah daerah diminta melihat dukungan ini bukan sekadar tambahan belanja, melainkan upaya menjaga keberlangsungan layanan pendidikan sejak usia dini.
"Jangan sampai kita berbicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi mengabaikan mereka yang setiap hari meletakkan fondasinya," demikian sikap Dewan Pendidikan.