MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tengah mendorong integrasi dua program strategis ketenagalistrikan agar target elektrifikasi nasional di daerah itu segera tercapai. Sinergi antara pembangunan infrastruktur Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Kementerian ESDM dinilai menjadi kunci untuk memastikan warga miskin di pelosok mendapatkan akses listrik secara gratis dan tepat sasaran.
Upaya ini mengemuka dalam pertemuan antara Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil, dengan Manajer PT PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulawesi Barat, Heryanto, di kantor PLN UP2K Sulbar, Kamis (13/8/2026). Dalam pertemuan itu, Qamaruddin menegaskan bahwa pembangunan jaringan dan penyambungan rumah tangga miskin merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.
Data terbaru menunjukkan rasio elektrifikasi PLN di Sulawesi Barat baru menyentuh angka 90,94 persen. Capaian ini menjadi yang terendah dibandingkan provinsi lain di kawasan regional Sulawesi, sehingga masih ada sekitar 34.990 rumah tangga yang belum menikmati aliran listrik dari PLN.
Keterbatasan akses energi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Sebab, tanpa pasokan listrik yang memadai, roda ekonomi dan kualitas hidup masyarakat di wilayah terpencil dan terisolir sulit untuk ditingkatkan.
Salah satu tantangan yang dihadapi adalah minimnya partisipasi pemerintah desa. Hingga saat ini, baru 250 desa yang menyampaikan usulan BPBL kepada Dinas ESDM Sulbar dari total 684 desa di provinsi tersebut.
Qamaruddin mengajak seluruh kepala desa dan lurah untuk segera mengajukan warganya yang berhak menerima bantuan listrik gratis. Menurutnya, semakin cepat usulan masuk, semakin cepat pula pihaknya mengadvokasi ke Kementerian ESDM agar realisasi bantuan bisa dipercepat.
“Kami membuka lebar pintu koordinasi bagi seluruh pemerintah desa dan kelurahan. Semakin cepat usulan disampaikan, semakin cepat kita dapat memproses dan mengadvokasi ke Kementerian ESDM agar bantuan dapat segera terealisasi,” ujarnya.
Saat ini, pembangunan Lisdes pada 2026 menyasar 84 lokasi di seluruh Sulawesi Barat. Harapannya, lokasi yang dibangun jaringannya itu juga menjadi prioritas penerima BPBL sehingga warga miskin di sekitar infrastruktur baru bisa langsung tersambung tanpa biaya.
“Pembangunan jaringan listrik melalui Lisdes yang digarap PLN agar sejalan dengan BPBL. Sehingga, Pemprov Sulbar melalui Dinas ESDM Sulbar dapat mengusulkan masyarakat kurang mampu di lokasi pembangunan Lisdes untuk menerima bantuan listrik gratis, tepat sasaran, dan tanpa pungutan biaya,” kata Qamaruddin.
Program BPBL sendiri merupakan skema bantuan dari Kementerian ESDM melalui APBN yang memberikan instalasi listrik gratis bagi rumah tangga tidak mampu, khususnya di wilayah terpencil dan terisolir.
Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan menjadi fondasi utama dalam pilar Pancadaya yang diusung Gubernur Suhardi Duka. Program ini dinilai sejalan dengan upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan ini merupakan fondasi utama dalam pilar Pancadaya, khususnya yang bertujuan mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Bujaeramy.
Ia berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan bergotong royong mendukung percepatan elektrifikasi ini. Dengan kolaborasi kuat antara Pemprov Sulbar, PLN, pemerintah desa, dan pemerintah pusat, target elektrifikasi menyeluruh di Sulawesi Barat diharapkan segera terwujud.