MAJENE — Sekretaris Daerah Sulawesi Barat Junda Maulana tampil sebagai salah satu panelis dalam pemilihan Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Unsulbar periode 2026–2030. Ia menyiapkan daftar pertanyaan jauh sebelum forum berlangsung. "Saya jauh-jauh sudah siapkan," kata Junda.
Enam pertanyaan yang diajukan tidak berhenti pada urusan internal kampus. Junda mendorong fakultas itu mengambil peran langsung dalam pembangunan daerah, mulai dari kompetensi lulusan hingga kebijakan kehutanan.
Mengapa Fakultas Pertanian dan Kehutanan Dinilai Strategis bagi Sulbar
Junda menilai posisi fakultas tersebut krusial karena Sulbar punya basis ekonomi dan tenaga kerja yang kuat di sektor pertanian. Dokumen Pemprov Sulbar mencatat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi salah satu penopang utama struktur ekonomi daerah. Sektor pertanian juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar.
"Di wilayah Sulawesi Barat yang notabenenya daerah agraris, ada potensi yang besar. Karena itu, fakultas ini harus bisa mengambil peran," ujarnya.
Harapan itu dikaitkan dengan visi calon dekan membawa Fakultas Pertanian dan Kehutanan unggul dalam pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian serta kehutanan berbasis budaya, guna mendukung pertanian berkelanjutan.
Pertanyaan Pertama: Kompetensi Lulusan dan Kebutuhan Industri
Dari visi tersebut, Junda mempertanyakan langkah konkret calon dekan untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, sektor pertanian, dan kehutanan daerah.
"Ketika ibu nantinya menjadi dekan, insyaallah selangkah lagi, apa langkah konkret yang akan ibu ambil untuk memastikan lulusan Fakultas Pertanian dan Kehutanan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri, pertanian, dan kehutanan daerah?" tanyanya.
Kurikulum Diminta Menjawab Hilirisasi Kakao, Kopi, dan Sawit
Junda menyoroti bidang akademik dan kurikulum. Ia mempertanyakan bagaimana kurikulum dirancang agar mampu menjawab kebutuhan hilirisasi produk unggulan Sulbar, seperti kakao, kopi, dan sawit. Komoditas itu dinilai tidak boleh berhenti sebagai produk bahan mentah.
"Bagaimana kurikulum yang ibu rancang untuk menjawab tantangan hilirisasi produk unggulan seperti kakao, kopi dan sawit di Sulawesi Barat untuk peningkatan nilai tambah komunitas pertanian?" ujarnya.
Pada bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama, Junda meminta calon dekan menjelaskan program prioritas untuk meningkatkan kapasitas petani dan pelaku pertanian di Sulbar. Pemprov Sulbar, menurut dia, membutuhkan dukungan perguruan tinggi dalam memperkuat sektor pertanian daerah.
Soft Skill Mahasiswa hingga Tata Kelola Senat Fakultas
Pertanyaan kelima menyentuh sumber daya manusia dan kemahasiswaan. Junda ingin mengetahui strategi fakultas mengembangkan soft skill dan daya saing mahasiswa. Lulusan diharapkan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.
"Kita berharap alumni Fakultas Pertanian ini sudah ada pasar kerjanya, jadi siap pakai," katanya.
Sebelumnya, pertanyaan kedua menyasar tata kelola fakultas, khususnya optimalisasi peran senat dalam pengambilan keputusan strategis dan pengawasan.
Tekanan Deforestasi dan Sengketa Lahan Sawit Pasangkayu
Pertanyaan terakhir diarahkan pada persoalan kehutanan. Junda menilai perguruan tinggi perlu mengambil peran lebih jauh dalam menghadapi tekanan terhadap kawasan hutan, termasuk melalui riset dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.
"Untuk menghadapi tekanan deforestasi, bagaimana peran Fakultas Pertanian dan Kehutanan di Sulawesi Barat untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintahan?" tanyanya.
Junda juga menyinggung sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian, mulai dari tekanan terhadap kawasan hutan hingga konflik dan tata kelola lahan perkebunan. Pemprov Sulbar dalam beberapa tahun terakhir menangani sejumlah persoalan terkait sengketa lahan sawit di Pasangkayu.
Rangkaian pertanyaan itu bermuara pada satu harapan: Fakultas Pertanian dan Kehutanan Unsulbar tidak berjalan sendiri sebagai institusi akademik, tetapi menjadi bagian dari upaya menjawab persoalan pembangunan Sulbar.
