MAMUJU — Rencana ekspansi pengeboran dibahas dalam pertemuan tertutup antara jajaran PT Perminas, Badan Industri Mineral (BIM), Forkopimda, dan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka di Ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 19 November 2026. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Fase pertama pengeboran 72 titik rampung pada 29 Oktober 2026 dengan kedalaman rata-rata 45 meter, terbagi rata 36 titik di Botteng dan 36 titik di Takandeang.
Sampel Inti Bor Fase Pertama Menunggu Uji Laboratorium
Direktur Teknologi dan Pengembangan Bisnis PT Perminas, La Ode Tarfin Jaya, menyebut sampel inti bor dari tahap awal kini bersiap diuji di laboratorium nasional bersertifikat. Pengujian itu untuk mengetahui kadar dan kandungan mineral sebelum dituangkan dalam laporan eksplorasi.
"Sampel inti bor (drill core) dari tahap pertama kini bersiap diuji di laboratorium nasional bersertifikat untuk mengetahui kadar dan kandungan mineralnya sebelum dituangkan dalam laporan eksplorasi," ujar La Ode usai pertemuan.
Menurut La Ode, eksplorasi di Mamuju merupakan bagian dari proyek strategis nasional untuk memasok bahan baku industri masa depan. Salah satu sasarannya adalah komponen magnet permanen bagi industri kendaraan listrik nasional.
Lisensi dan Tenaga Ahli dari Cina Masih Tertutup
Pengembangan hilirisasi LTJ menghadapi hambatan penguasaan teknologi. Akses lisensi, peralatan, dan tenaga ahli dari Cina masih tertutup sejak Oktober 2025.
Untuk menyiasatinya, Perminas menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), BIM, serta Universitas Sulawesi Barat. Kolaborasi itu diarahkan membangun kemandirian teknologi pengolahan di dalam negeri.
Gubernur Minta Mitigasi Lingkungan dan Kesejahteraan Warga Jadi Prioritas
Gubernur Suhardi Duka menyambut baik potensi ekonomi jangka panjang dari pengelolaan LTJ. Politikus yang akrab disapa SDK itu mengingatkan agar aktivitas eksplorasi tidak mengabaikan daya dukung lingkungan dan hak-hak warga lokal.
"Pada prinsipnya, LTJ itu untuk kesejahteraan, bukan untuk menyengsarakan masyarakat. Mitigasi lingkungan dan kesejahteraan warga menjadi catatan paling penting," kata Suhardi Duka.
Terkait potensi Dana Bagi Hasil (DBH), Suhardi menyatakan pemerintah provinsi belum bisa menghitung angkanya karena proyek masih berstatus eksplorasi. Kepastian nilai ekonomis cadangan mineral di Mamuju baru terlihat setelah seluruh rangkaian pengeboran di 702 titik rampung sekitar Agustus 2027.
Kompensasi Lahan dan Serapan Pekerja Lokal
La Ode memastikan perusahaan telah mengantongi persetujuan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dari Dinas Lingkungan Hidup. Perminas juga menjamin status kepemilikan lahan tidak akan berpindah tangan.
Setiap titik bekas pengeboran akan langsung ditutup, direklamasi, dan ditanami kembali sesuai permintaan pemilik lahan. Kewajiban itu menyusul pembayaran kompensasi tapak bor, akses jalan, dan tanaman terdampak.
Pada fase pertama, Perminas merampungkan kompensasi lahan seluas 20 hektare serta menyerap 99 pekerja lokal. Memasuki pengeboran 630 titik pada Desember mendatang, perusahaan kembali merekrut dan melatih sekitar 30 warga Botteng dan Takandeang untuk mengoperasikan alat bor manual (hand auger). Peluang usaha katering dan logistik lapangan juga dibuka bagi masyarakat sekitar.