SULAWESI BARAT — Presiden Prabowo Subianto diminta mendengarkan pandangan anggota DPD RI sebelum mengusulkan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka ke MPR. Senator asal Jawa Timur Ahmad Nawardi menilai masukan senator mewakili aspirasi daerah dan disampaikan secara independen, bukan sekadar mengikuti kepentingan partai politik.
Permintaan itu disampaikan Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi di Surabaya, Sabtu (14/11). Politikus yang akrab disapa Cak Nawardi tersebut menegaskan DPD punya kepentingan langsung dalam proses pergantian wakil presiden karena posisi itu menyangkut kepentingan daerah.
Menurut Nawardi, Indonesia memiliki banyak tokoh dari berbagai daerah dengan integritas, jiwa kenegarawanan, dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat daerah. Karena itu, Presiden perlu mempertimbangkan suara senator selain masukan partai politik.
"Kita akan memilih sosok yang pro daerah," kata Nawardi kepada media di Surabaya, Sabtu (14/11).
Nawardi mengingatkan Kelompok DPD di MPR RI memiliki 152 anggota yang turut mempunyai hak suara dalam pemilihan wakil presiden. Jumlah itu bukan angka kecil dalam konfigurasi politik di parlemen, sehingga suara senator layak diperhitungkan Presiden.
DPD menilai mekanisme pemilihan wapres di MPR memberi ruang bagi anggota untuk menilai rekam jejak dan kapasitas kandidat. Masukan dari daerah, menurut Nawardi, melengkapi pertimbangan yang datang dari partai politik pengusung.
Terkait nama calon, Nawardi menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Ia tidak menyebut kandidat tertentu maupun kriteria formal selain soal keberpihakan pada daerah.
Nawardi hanya mengingatkan pentingnya memilih figur yang tepat untuk mendampingi Prabowo hingga akhir masa jabatan. Stabilitas pemerintahan dan kesinambungan program menjadi pertimbangan yang ia soroti.
Permintaan DPD menambah daftar pihak yang ingin terlibat dalam proses pengisian kursi wapres. Bagi publik, pernyataan ini menjadi sinyal bahwa pembahasan kandidat tidak berhenti di lingkaran partai politik.
Anggota DPD dipilih lewat pemilu dan membawa basis konstituen di provinsi masing-masing. Karena itu, dorongan agar Presiden mendengar suara senator sejalan dengan posisi DPD sebagai wakil daerah di parlemen.
Proses pengusulan calon wapres pengganti Gibran sepenuhnya berada di tangan Presiden sebelum dibawa ke MPR. Sampai pernyataan Nawardi disampaikan, belum ada nama resmi yang diajukan ke parlemen.