MAMUJU — Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Mamuju, Gibran mendengarkan sejumlah keluhan petani kakao yang selama ini menjadi salah satu komoditas andalan Sulawesi Barat. Persoalan yang disampaikan mencakup distribusi pupuk bersubsidi, kebutuhan bibit unggul, hingga sarana pendukung pertanian yang dinilai belum memadai.
Agenda dialog tersebut berlangsung di sentra pembibitan kakao di Mamuju. Gibran datang langsung menemui petani, bukan melalui perwakilan, untuk menyerap aspirasi dari tingkat lapangan.
Keluhan utama yang mengemuka adalah akses terhadap pupuk bersubsidi yang dianggap belum merata. Petani juga meminta dukungan bibit berkualitas agar produktivitas kebun kakao bisa meningkat.
Menurut Kafrawy, dialog semacam itu punya fungsi strategis bagi pemerintah pusat. Ia menilai pertemuan langsung dengan petani menjadi cara memastikan kebijakan sektor pertanian tidak salah sasaran.
"Dialog Wapres dengan masyarakat petani di Mamuju tentu untuk mendorong ekonomi agar stabil sesuai dengan visi pemerintahannya. Hal ini tentu juga memastikan bahwa kebijakan pertanian tepat sasaran dan tepat guna," ujar Kafrawy.
Kafrawy menempatkan kunjungan tersebut dalam kerangka tugas Wakil Presiden mengawal pelaksanaan program kementerian. Menurutnya, Wapres perlu memastikan kerja kementerian di bidang pertanian benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
"Wapres juga memiliki tugas memastikan kerja-kerja kementerian, khususnya bidang pertanian, untuk menyejahterakan masyarakat," jelasnya.
Selain agenda ekonomi, Gibran menghadiri peringatan 100 tahun Injil Masuk Tanah Kalumpang di Kabupaten Mamuju. Kehadiran orang nomor dua di Indonesia itu dinilai memberi makna tersendiri bagi upaya menjaga kerukunan antarumat beragama di daerah.
Kafrawy memandang peringatan keagamaan tersebut sebagai ruang pembelajaran tentang toleransi dan kehidupan masyarakat yang inklusif. Baginya, momentum itu bisa dimanfaatkan untuk memperkuat saling pengertian antarwarga.
"Peringatan keagamaan 100 tahun Injil Masuk Tanah Kalumpang adalah bagian dari pembelajaran toleransi bagi masyarakat," katanya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu memastikan seluruh kelompok masyarakat memperoleh pengakuan dan penghormatan. Kelompok yang dimaksud mencakup komunitas adat, kelompok keagamaan, hingga penghayat kepercayaan.
"Sehingga pengakuan, penghormatan, serta pembangunan masyarakat harus dilakukan secara inklusif," tegasnya.
Kafrawy menilai pembangunan daerah harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan masyarakat secara bersamaan, bukan terpaku pada satu sektor saja. Kunjungan kerja pejabat pusat ke daerah, menurutnya, semestinya ditindaklanjuti dengan kebijakan yang bisa diukur.
Tanpa tindak lanjut, aspirasi petani Mamuju berisiko berhenti sebagai catatan kunjungan. Kafrawy menekankan agar aspirasi masyarakat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian yang menopang ekonomi warga Sulawesi Barat.