MAMUJU — Dinas ESDM Sulawesi Barat mendukung penuh penyelidikan potensi mineral yang dijalankan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dukungan disampaikan langsung saat Kepala Dinas ESDM Sulbar Bujaeramy Hassan menerima tim peneliti di ruang kerjanya, Rabu (14/10). Pertemuan dihadiri Sekretaris Dinas ESDM Sulbar Alexander Arruanpasau serta pejabat fungsional bidang mineral dan batu bara.
Bujaeramy menegaskan penyelidikan potensi mineral merupakan bagian dari tugas pemerintah pusat melalui Badan Geologi. Pemerintah daerah, katanya, berperan mendukung kelancaran kegiatan di lapangan.
"Kewenangan tersebut mencakup tahap hulu hingga hilir, mulai dari survei awal, eksplorasi, hingga penyusunan rekomendasi teknis, sementara pemerintah daerah berperan dalam mendukung kelancaran kegiatan," kata Bujaeramy.
Pembagian peran itu membuat hasil penelitian nantinya bermuara ke pemerintah pusat. Pemprov Sulbar memposisikan diri sebagai pendamping teknis dan administratif selama proses berlangsung.
Kabupaten Mamuju dipilih sebagai wilayah sasaran penelitian. Hasilnya diharapkan menjadi dasar ilmiah bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya mineral.
Namun Bujaeramy mengingatkan temuan potensi tidak serta-merta berubah menjadi sumber pendapatan atau penggerak ekonomi daerah. Diperlukan hasil penelitian yang terukur, kajian kelayakan, dan kebijakan pengelolaan yang memperhatikan aspek lingkungan serta kepentingan masyarakat.
Artinya, rantai proses masih panjang: survei awal, eksplorasi, rekomendasi teknis, hingga keputusan investasi. Setiap tahap menuntut data lapangan yang bisa dipertanggungjawabkan.
Badan Geologi diharapkan merampungkan kajian yang bisa dipakai pemerintah pusat maupun daerah. Arah pengelolaan sumber daya mineral disebut perlu disusun secara bertanggung jawab, dengan keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan lingkungan.
Bagi warga Sulbar, terutama di Mamuju, hasil penelitian ini menentukan apakah potensi mineral di wilayah mereka layak dikembangkan secara ekonomi. Kepastian itu baru muncul setelah kajian kelayakan selesai dan rekomendasi teknis diterbitkan.