MAMUJU — Rencana pengembangan Mamuju Smart Forest City dan Sese Kota Baru di Kecamatan Simboro mendapat sorotan dari pemuda Sese. Salah satu perwakilan pemuda Sese, Ihram, menegaskan pihaknya tidak menolak pembangunan, tetapi menuntut jaminan bahwa proyek tersebut tidak mengganggu kelestarian hutan dan ruang hidup masyarakat sekitar.
Menurut Ihram, pembangunan kawasan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan dan investasi. Dampak ekologis serta kehidupan warga di sekitar wilayah pembangunan harus menjadi pertimbangan utama.
Pemuda Sese meminta pemerintah membuka peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), peruntukan lahan, rencana pembangunan infrastruktur, serta kajian dampak lingkungan kepada masyarakat. Permintaan itu disampaikan agar warga bisa menilai sendiri konsekuensi proyek terhadap wilayah mereka.
Ihram juga menegaskan masyarakat Sese harus dilibatkan dalam setiap tahapan perencanaan dan pengambilan keputusan yang menyangkut wilayah mereka. Pelibatan itu dinilai penting supaya kebijakan pembangunan kawasan tidak diputuskan sepihak.
"Kami sebagai pemuda Sese tidak anti terhadap pembangunan. Tetapi kami tidak sepakat jika pembangunan dilakukan dengan mengorbankan hutan dan ruang hidup masyarakat. Jangan sampai atas nama kota baru, justru terjadi deforestasi dan masyarakat yang menanggung dampaknya," ujar Ihram.
Pemuda Sese meminta pemerintah memastikan rencana pengembangan Mamuju Smart Forest City dan Sese Kota Baru tidak menjadi pintu masuk deforestasi. Mereka mendesak agar kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan kawasan tersebut.
"Pembangunan harus berkelanjutan, melindungi hutan, menghormati masyarakat lokal, dan tidak menghilangkan ruang hidup generasi mendatang," tegas Ihram.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun pemerintah kabupaten terkait tuntutan pemuda Sese. Warga Kecamatan Simboro menunggu kepastian apakah dokumen perencanaan kawasan akan dibuka untuk konsultasi publik sebelum tahap konstruksi dimulai.