MAMUJU — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong pengelolaan kinerja pegawai didukung data yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dorongan itu disampaikan menanggapi monitoring penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Triwulan III Tahun 2026 di Aula Seno Adji, Kamis (8/10/2026). Kegiatan itu menyoroti pentingnya kualitas data dalam memastikan penilaian pegawai menggambarkan pelaksanaan tugas dan capaian yang sebenarnya.
Menurut Saefur, kelengkapan data menjadi kunci agar proses penilaian berjalan objektif. Ia menegaskan bahwa setiap capaian perlu didokumentasikan dengan baik sebagai dasar penilaian yang tepat.
"Data kinerja harus disusun berdasarkan capaian dan bukti dukung yang jelas. Kelengkapan data akan membantu memastikan proses penilaian dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Saefur.
Ia juga menyoroti kesesuaian antara tugas yang dilaksanakan dengan target kinerja. Menurutnya, penilaian harus mencerminkan pelaksanaan tugas dan target yang telah ditetapkan.
"Penilaian kinerja harus mencerminkan pelaksanaan tugas dan target yang telah ditetapkan. Karena itu, setiap capaian perlu didokumentasikan dengan baik agar dapat menjadi dasar penilaian yang tepat," kata Saefur.
Monitoring dilakukan dengan memeriksa progres penilaian SKP sekaligus mengidentifikasi kelengkapan capaian kinerja dan bukti dukung pegawai. Bagian SDM memberikan arahan kepada pegawai yang masih mengalami kendala, termasuk berkoordinasi dengan atasan langsung agar proses penilaian berjalan sesuai ketentuan.
Verifikasi juga dilakukan terhadap data SKP yang telah diisi untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaiannya. Apabila ditemukan data atau dokumen pendukung yang belum sesuai, dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.
Hasil monitoring selanjutnya menjadi bahan evaluasi Bagian SDM dalam memperkuat tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar. Langkah ini diharapkan memastikan setiap penilaian pegawai berdiri di atas data yang dapat dipertanggungjawabkan.