MAMUJU — Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Barat menempatkan dua rancangan produk hukum daerah dalam tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Proses itu berlangsung di Kanwil Kementerian Hukum Sulbar dan melibatkan sejumlah instansi teknis terkait.
Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Sulbar, Sahrin Salatung, hadir memfasilitasi pimpinan dan anggota dewan. Turut hadir Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sulbar, perwakilan Dinas Sosial, Dinas Perikanan dan Kelautan, Biro Hukum Setda Sulbar, serta tim perancang perundang-undangan.
Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan dirancang mengatur pemanfaatan potensi maritim secara optimal. Cakupannya mulai dari budidaya laut hingga pengelolaan kekayaan perikanan daerah.
Ranperda Kesejahteraan Sosial disiapkan memberi kepastian landasan hukum bagi upaya peningkatan taraf hidup masyarakat. Kedua naskah dibahas cermat agar tidak bertabrakan dengan regulasi di atasnya.
Dalam arahannya, Wakil Ketua Bapemperda DPRD Sulbar M. Mulyadi Bintaha menegaskan bahwa produk hukum daerah tidak boleh sekadar menjadi dokumen pengesahan formal. Regulasi disebutnya mesti jadi instrumen hidup yang menjawab kebutuhan riil masyarakat.
"Produk hukum daerah tidak boleh sekadar menjadi dokumen pengesahan formal, melainkan instrumen hidup yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta memberikan kepastian pelaksanaan kebijakan," ujar Mulyadi.
Langkah penyempurnaan dua ranperda itu disebut sejalan dengan misi prioritas pembangunan daerah. Fokusnya mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan lewat program pemberdayaan serta perlindungan sosial.
Program tersebut menjadi bagian dari pilar Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka. DPRD Sulbar berharap harmonisasi lintas instansi menghasilkan produk hukum yang berdampak nyata dan berkelanjutan bagi kemajuan serta kemakmuran warga Sulbar.