MAMUJU — Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tidak hanya sekadar memperkenalkan aplikasi SP4N-LAPOR! kepada para ASN. Lebih dari itu, kegiatan sosialisasi yang digelar Senin (31/8/2026) di Ruang Subbagian Umum dan Kepegawaian itu menjadi momentum untuk memastikan setiap aduan warga ditangani secara efektif, tidak sekadar masuk dan berhenti di sistem.
Para pegawai di lingkungan Biro Umum dibekali pemahaman teknis pengelolaan pengaduan secara digital. Targetnya jelas: setiap laporan yang masuk harus direspons cepat dan transparan.
Muhammad Ridwan Djafar yang hadir sebagai narasumber menilai inisiatif ini sejalan dengan visi misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka. Ia menekankan pentingnya pelayanan publik yang responsif bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Inisiatif positif yang dilakukan Biro Umum ini bisa menjadi contoh dan diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di lingkup Pemprov Sulbar demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin terbuka," pungkasnya dalam keterangan yang diterima, Selasa (1/9/2026).
Dorongan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkup Biro Umum Pemprov Sulbar ini merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah provinsi untuk menjawab aspirasi warga. Kecepatan respons menjadi kata kunci dalam era digital saat ini.
Dengan memahami alur SP4N-LAPOR!, para ASN diharapkan tidak lagi kebingungan ketika menerima pengaduan. Mereka kini memiliki panduan baku untuk memastikan setiap keluhan warga terpantau hingga tuntas.
Apresiasi yang disampaikan Kadis Kominfopers Sulbar bukan sekadar seremoni. Ia menegaskan bahwa langkah ini bisa direplikasi oleh OPD lain agar tata kelola pemerintahan di Sulbar semakin terbuka dan akuntabel.
Penerapan SP4N-LAPOR! menjadi instrument penting untuk mengukur kinerja pelayanan publik. Melalui sistem ini, warga dapat melaporkan berbagai persoalan pelayanan secara daring tanpa perlu datang langsung ke kantor pemerintah.
Ke depan, keberhasilan Biro Umum ini akan menjadi tolok ukur bagi OPD lainnya dalam mengadopsi sistem pengaduan nasional yang telah terintegrasi dengan pemerintah pusat.