MAMUJU — Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Barat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD menggelar rapat lanjutan finalisasi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Rapat yang berlangsung di Kantor DPRD Sulbar, Rabu (12/8/2026), ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar Siti Suraidah Suhardi dan Abdul Halim, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Junda Maulana.
Kepala BPKAD Sulbar Mohammad Ali Chandra menegaskan bahwa proses penyelarasan ini menjadi penentu arah kebijakan penganggaran tahun depan. Ia memastikan setiap keputusan yang diambil akan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
Pembahasan difokuskan pada pendalaman substansi KUA-PPAS agar postur anggaran 2027 benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan. Kebijakan yang disusun diarahkan untuk mendukung target prioritas daerah, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Kepala Bapperida Sulbar Amujib beserta jajaran dan Kepala Biro Hukum Setda Sulbar Suhendra turut hadir dalam rapat tersebut. Keduanya merupakan bagian dari TAPD yang bertugas memastikan setiap program yang dianggarkan memiliki landasan hukum dan perencanaan yang matang.
Mohammad Ali Chandra mengungkapkan, finalisasi ini menjadi bagian penting agar perencanaan dan penganggaran berjalan selaras dengan prioritas pembangunan. Ia menekankan perlunya sinergi antara TAPD dan DPRD dalam setiap tahapan pembahasan.
"Finalisasi KUA dan PPAS ini menjadi bagian penting dalam memastikan perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2027 berjalan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Karena itu, diperlukan sinergi antara TAPD dan DPRD agar setiap kebijakan anggaran yang disepakati benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sulbar berkomitmen mengarahkan pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung pelayanan dasar yang berkualitas. Proses pembahasan akan terus berlanjut dengan tetap mengedepankan ketepatan penganggaran dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
BPKAD bersama jajaran TAPD akan mendukung penuh proses pembahasan hingga tahapan berikutnya. Kemampuan fiskal daerah menjadi pertimbangan utama agar setiap alokasi anggaran yang disepakati dapat direalisasikan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi warga Sulbar.