MAMASA — Maddareski Salatin, Kepala Dinas Perkimtanhub Provinsi Sulawesi Barat, menegaskan bahwa proses verifikasi dan validasi calon penerima bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Mamasa harus berjalan objektif. Ia meminta setiap data yang dihimpun mencerminkan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar administrasi semata.
Menurutnya, program ini bukan hanya soal pembangunan fisik hunian, melainkan intervensi langsung untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian yang layak, aman, dan sehat menjadi target utama yang ingin dicapai melalui skema bantuan ini.
Forum ekspose ini dihadiri jajaran Dinas Perkimtan Kabupaten Mamasa, lurah, kepala desa, tim teknis, serta pendamping program RTLH. Maddareski menyebut keterlibatan pemerintah desa sangat krusial karena mereka yang paling memahami kondisi sosial-ekonomi warganya secara langsung.
Masukan dari tingkat desa menjadi bahan pertimbangan penting dalam penetapan penerima. Hal ini dilakukan agar bantuan tidak salah sasaran dan benar-benar dinikmati keluarga yang membutuhkan.
Maddareski mengingatkan seluruh peserta untuk mengedepankan keadilan dan keterbukaan selama proses finalisasi. Ia secara tegas melarang adanya manipulasi data atau intervensi dari kepentingan tertentu yang dapat merusak akuntabilitas program.
"Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang berhak. Oleh karena itu, seluruh pihak harus bekerja secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengawal program ini," ujar Maddareski dalam sambutannya.
Program RTLH merupakan salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka (SDK). Inisiatif ini dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas kawasan permukiman sekaligus menekan angka ketidaklayakan hunian di daerah.
Perbaikan fisik rumah diharapkan berdampak pada peningkatan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Lingkungan tempat tinggal yang lebih baik dinilai mampu mendorong produktivitas dan ketahanan keluarga dalam jangka panjang.
Dalam forum tersebut, setiap usulan calon penerima dibahas secara rinci berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan kelengkapan administrasi. Apabila ditemukan data yang belum sesuai, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi agar keputusan yang diambil berdasarkan fakta.
Suasana diskusi berlangsung aktif. Para lurah, kepala desa, tim teknis, dan pendamping RTLH turut memberikan masukan terhadap data yang dipaparkan untuk mencegah kekeliruan dalam penetapan calon penerima bantuan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, desa, dan pemangku kepentingan terus diperkuat. Dengan begitu, proses penetapan penerima Bantuan RTLH 2026 dapat berjalan transparan dan akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.