MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Rangas, Mamuju, menyusul instruksi langsung dari Menteri Sosial. Peninjauan yang dilakukan Sekda Junda Maulana pada Jumat (26/6) itu merupakan tindak lanjut rapat koordinasi percepatan program di Kementerian Sosial.
“Hari ini kami melakukan peninjauan di lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Ini merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi di Kementerian Sosial. Kami diminta oleh Bapak Menteri untuk melakukan pemantauan dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Sulbar,” kata Junda Maulana.
Berdasarkan hasil peninjauan, pembangunan fisik telah mencapai 70 persen. Pemerintah menargetkan seluruh kesiapan fisik rampung pada 1–5 Juli. Setelah itu, mobilisasi guru dan tenaga kependidikan dijadwalkan pada 5–10 Juli, dan siswa mulai masuk pada 10–13 Juli.
Meski demikian, Sekda menegaskan penyelesaian tidak boleh dipaksakan jika kondisi belum aman. “Kalau memang belum siap, jangan dipaksakan. Jangan sampai anak-anak sudah masuk sementara aktivitas pembangunan masih berlangsung, karena itu berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja maupun risiko lainnya. Keselamatan siswa tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Prioritas penyelesaian saat ini adalah asrama dan ruang belajar. Asrama dirancang untuk menampung sekitar 30 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Fasilitas tempat tinggal juga disiapkan untuk guru dan tenaga kependidikan.
“Ruang belajar juga menjadi perhatian utama. Sementara fasilitas lainnya dapat diselesaikan secara bertahap, dengan catatan aktivitas pembangunan tidak mengganggu kawasan yang sudah ditempati peserta didik,” ujar Junda Maulana.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah pusat yang didukung penuh oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka. Junda Maulana menjelaskan, sekolah ini memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga miskin dengan seluruh kebutuhan ditanggung negara.
“Program Sekolah Rakyat ini sangat baik, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan. Di sekolah ini seluruh kebutuhan siswa dipenuhi negara, mulai dari tempat tinggal, makan, pendidikan hingga layanan kesehatan,” katanya.
Atas arahan Gubernur Suhardi Duka, seluruh jajaran Pemprov diminta terus mengawal pelaksanaan program dan menjaga koordinasi dengan pelaksana proyek serta pemerintah pusat. “Kami akan terus berkoordinasi. Jika ada kendala di lapangan, kita selesaikan bersama. Bila membutuhkan dukungan pemerintah pusat, kita sampaikan secara terbuka agar dapat segera dibantu. Harapannya pembangunan dapat selesai tepat waktu dan proses belajar mengajar segera dimulai,” tutup Junda Maulana.