SULAWESI BARAT — Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) resmi membuka rekrutmen Penggerak HAM Tahun 2026. Program ini dirancang untuk melibatkan masyarakat dalam penguatan kesadaran hak asasi manusia di tingkat akar rumput, mulai dari desa, kelurahan, hingga kampung binaan di berbagai wilayah Indonesia.
Sebanyak 200 orang akan direkrut sebagai Penggerak HAM. Mereka akan ditempatkan di desa, kelurahan, maupun kampung binaan sadar HAM. Posisi ini merupakan tenaga non-ASN dan non-aparatur desa yang bertugas mendampingi masyarakat serta membantu implementasi program berbasis HAM.
Penggerak HAM menjadi ujung tombak edukasi dan pendampingan masyarakat. Tugasnya meliputi penguatan kapasitas HAM kepada warga, mengidentifikasi kebutuhan hak dasar, hingga memetakan tingkat pemenuhan hak dasar masyarakat.
Mereka juga bertugas menerima dan melaporkan dugaan pelanggaran HAM, melakukan mitigasi risiko konflik sosial, serta mendampingi pelaksanaan program pemerintah yang berperspektif HAM. Selain itu, Penggerak HAM wajib melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi pemenuhan HAM, serta menyusun laporan berkala kepada Kantor Wilayah Kementerian HAM.
Pendaftaran terbuka bagi Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 22 hingga 45 tahun. Pendidikan minimal SMA atau sederajat. Pelamar juga harus memiliki pengalaman kerja atau organisasi di bidang HAM, pemberdayaan masyarakat, pendampingan sosial, pelayanan publik, atau kegiatan sosial kemasyarakatan.
Kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat serta pemerintah desa menjadi syarat penting. Pelamar wajib bisa mengoperasikan komputer dan internet, berdomisili sesuai lokasi penempatan yang dipilih, serta bersedia bekerja penuh waktu selama masa kontrak. Setiap peserta juga harus memiliki laptop atau komputer pribadi sebagai sarana kerja dan dinyatakan sehat jasmani serta rohani.
Sejumlah kelompok dilarang mengikuti seleksi ini, yaitu CPNS, PNS, CPPPK, PPPK, PPPK Paruh Waktu, anggota TNI, anggota Polri, serta aparatur desa, kelurahan, maupun kampung. Pelamar juga tidak boleh menjadi pengurus partai politik, tidak terlibat organisasi terlarang, serta tidak sedang mengikuti proses pengangkatan ASN.
Peserta harus melengkapi dokumen berikut saat pendaftaran: surat lamaran kepada Menteri HAM RI bermeterai Rp10.000, surat pernyataan bermeterai Rp10.000, E-KTP atau surat keterangan perekaman kependudukan, Kartu Keluarga (KK), pasfoto formal ukuran 4x6 berlatar biru, ijazah terakhir, transkrip nilai, Curriculum Vitae (CV), surat keterangan domisili, dokumen pengalaman kerja atau organisasi, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta dokumen pendukung lain sesuai kebutuhan panitia.
Pendaftaran dibuka pada 20 hingga 24 Juni 2026 melalui portal resmi https://rekrutmen-penggerakham.kemenham.go.id/. Peserta hanya diperbolehkan memilih satu lokasi penempatan sesuai domisili. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan menyebabkan peserta dinyatakan gugur. Seluruh dokumen persyaratan wajib diunggah dalam format PDF.
Berikut jadwal lengkap seleksi Penggerak HAM 2026:
Bagi pencari kerja yang berminat mengabdi di bidang hak asasi manusia, program ini menjadi peluang untuk berkontribusi langsung di tingkat komunitas. Pastikan seluruh dokumen siap sebelum pendaftaran ditutup.