MAMUJU — Bantuan usaha produktif itu diserahkan langsung oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat kepada 200 keluarga penerima manfaat (KPM) di beberapa kabupaten. Program ini menyasar rumah tangga miskin ekstrem yang sudah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penerima mendapatkan modal usaha dalam bentuk barang, seperti peralatan dagang, mesin produksi kecil, atau ternak, sesuai dengan potensi lokal masing-masing.
Bantuan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan barang produktif yang langsung bisa digunakan. Beberapa penerima di Kabupaten Mamuju misalnya, mendapat bantuan gerobak dagang dan perlengkapan kuliner. Sementara di Kabupaten Polewali Mandar, bantuan berupa kambing dan bibit tanaman palawaja untuk usaha peternakan dan pertanian skala kecil.
Pemerintah juga menyediakan pendampingan usaha selama tiga bulan ke depan. Pendamping dari dinas sosial dan tenaga ahli UMKM akan memantau perkembangan usaha serta memberikan pelatihan manajemen keuangan sederhana.
Kepala Dinas Sosial Sulbar menyebut program ini berbeda dari bantuan sosial reguler. “Kami ingin mereka naik kelas, bukan sekadar menerima sembako setiap bulan. Dengan modal usaha, mereka punya penghasilan tetap dan keluar dari garis kemiskinan ekstrem,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa lalu.
Pemprov menargetkan penerima bantuan bisa mandiri secara ekonomi dalam waktu enam bulan hingga satu tahun. Data penerima akan dievaluasi secara berkala. Jika usaha mereka sudah berjalan dan menghasilkan, bantuan lanjutan tidak akan diberikan lagi.
Proses seleksi dilakukan melalui verifikasi data DTKS dan kunjungan lapangan oleh petugas sosial. Tidak semua keluarga miskin ekstrem otomatis masuk daftar penerima. Prioritas diberikan kepada rumah tangga yang memiliki anggota produktif namun belum memiliki akses modal.
“Kami pastikan yang menerima benar-benar punya kemauan dan kemampuan untuk berusaha. Bukan yang hanya ingin gratisan,” tambah Kepala Dinas Sosial.
Program ini dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sosial tahun 2025. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 2,5 miliar untuk 200 paket bantuan usaha. Pemerintah berharap program serupa bisa diperluas ke kabupaten lain di Sulbar yang masih memiliki kantong kemiskinan ekstrem.
Langkah selanjutnya, Dinas Sosial akan melakukan monitoring rutin dan melaporkan perkembangan usaha penerima setiap bulan. Jika terbukti efektif, model bantuan ini akan dijadikan program prioritas di tahun anggaran mendatang.