Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (DiskominfoSS) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tanpa data yang akurat hanya akan melahirkan program yang salah sasaran. Ia menyebut integrasi data sektoral menjadi modal utama dalam menyusun arah kebijakan daerah yang objektif.
“Validasi dan sinkronisasi data dari berbagai sektor menjadi modal utama agar dokumen perencanaan yang dilahirkan benar-benar objektif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat,” ujar Ridwan dalam rapat pembahasan RKPD di Kantor Bapperida Sulbar, Selasa (19/5).
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Sulbar Suhardi Duka. Sejak awal masa kepemimpinannya, ia mendorong agar setiap kebijakan pembangunan tidak lagi didasari asumsi atau kebiasaan lama, melainkan pada data sektoral yang terverifikasi. Keterlibatan BPS dalam forum ini menjadi jaminan independensi data yang digunakan.
Proses penyempurnaan dokumen ini juga mengacu pada regulasi yang ketat. Ridwan menjelaskan bahwa seluruh tahapan merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
Rapat kerja di Bapperida Sulbar menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama. Fokus utama pertemuan adalah meramu dan menyempurnakan draf akhir dokumen RKPD Pemprov Sulbar. Dengan melibatkan semua OPD, pemerintah berharap tidak ada sektor yang terlewat dalam perencanaan.
“Perumusan rancangan akhir RKPD provinsi merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD provinsi menjadi rancangan akhir RKPD provinsi berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD provinsi,” terang Ridwan mengutip regulasi yang menjadi dasar hukum kegiatan tersebut.
Melalui penguatan data sektoral ini, Pemprov Sulbar menargetkan dokumen RKPD yang dihasilkan tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memiliki dasar yang kuat dan akuntabel. Dengan begitu, setiap program yang dicanangkan pada tahun anggaran mendatang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kepada publik.
Pemerintah daerah juga berharap kolaborasi dengan BPS dan OPD dapat terus berlanjut, tidak hanya saat penyusunan RKPD, tetapi juga dalam proses pengendalian dan evaluasi pembangunan ke depannya.