MAMUJU — Warga Desa Botteng Utara, Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat, mendesak Pemerintah Kabupaten Mamuju segera menghentikan aktivitas pemakaman warga Tionghoa yang berlangsung tanpa sosialisasi dan konsultasi publik. Kemunculan pekuburan secara tiba-tiba pada Kamis (14/5/2026) memicu gelombang protes karena warga mencium adanya rencana perluasan area pemakaman secara permanen.
Bukan soal sentimen primordial semata, warga menegaskan keberatan mereka muncul lantaran tidak ada pemberitahuan resmi dari pemerintah desa maupun kabupaten. Tanpa penjelasan administrasi yang jelas, warga merasa keputusan tata ruang di tanah mereka sendiri telah dilangkahi.
Tokoh pemuda Botteng Utara, Muh Ikram, menjadi penyambung lidah kegelisahan warga. Ia mengungkapkan informasi soal rencana pemakaman berkelanjutan justru ia peroleh dari Kepala Dusun Salurombia.
"Kami menolak adanya pekuburan ini karena masyarakat tidak pernah diberikan penjelasan sebelumnya. Berdasarkan informasi yang kami terima, lokasi ini akan terus dijadikan pekuburan Tionghoa. Bahkan disebutkan masih ada tujuh pemakaman lagi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat," tegas Ikram, Jumat (15/5/2026).
Bagi warga, bocoran dari kepala dusun ini menandakan adanya aktivitas yang sengaja disembunyikan dari pengawasan publik. Mereka khawatir pemakaman pertama itu hanya menjadi pintu masuk perluasan area pemakaman secara bertahap.
Polemik kian pelik dengan munculnya dugaan bahwa lahan yang digunakan untuk pekuburan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju. Jika benar, warga mempertanyakan dasar hukum pengalihan fungsi aset daerah menjadi area pemakaman privat.
"Jika benar, muncul pertanyaan besarnya, atas dasar apa aset daerah dialihfungsikan menjadi area pemakaman privat tanpa melalui proses konsultasi publik yang transparan?" tanya Ikram.
Warga menilai proses konsultasi publik adalah syarat mutlak dalam setiap perubahan tata ruang, apalagi jika menyangkut aset daerah. Tanpa transparansi, warga khawatir kebijakan serupa akan terus berulang di titik lain.
Warga Botteng Utara kini mendesak Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk segera turun tangan. Mereka meminta aktivitas pemakaman dihentikan seketika sebelum gesekan di lapangan pecah menjadi konflik terbuka.
"Kami tidak akan tinggal diam jika aktivitas pemakaman terus dipaksakan tanpa adanya kejelasan hukum dan administratif," ujar Ikram.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Pemkab Mamuju. Media akan terus berupaya mengklarifikasi terkait polemik pemakaman yang mengancam kerukunan warga ini.