MAMUJU — DKPPKB Sulawesi Barat menyoroti masih adanya sejumlah kendala dalam pelaporan Indikator Nasional Mutu (INM) rumah sakit. Dalam pertemuan evaluasi yang digelar melalui Zoom Meeting, Rabu (8/7/2026), sejumlah perwakilan rumah sakit dan dinas kesehatan kabupaten mengakui bahwa keterlambatan pelaporan serta data yang belum lengkap masih menjadi persoalan utama.
Kepala DKPPKB Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa pelaporan INM bukan sekadar kewajiban administratif. Menurutnya, data ini menjadi cerminan langsung kualitas pelayanan yang diterima pasien di rumah sakit.
“Indikator Nasional Mutu merupakan cerminan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Karena itu, pelaporan harus dilakukan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu agar dapat menjadi dasar evaluasi serta perbaikan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan,” ujar dr. Nursyamsi.
Kendala Pelaporan: Keterlambatan dan Data Tak Lengkap
Dalam evaluasi tersebut, peserta mengidentifikasi sejumlah hambatan yang dihadapi fasilitas kesehatan. Selain keterlambatan pengiriman data, pemahaman petugas terhadap mekanisme pelaporan INM juga dinilai masih perlu ditingkatkan.
Pertemuan ini membahas hasil laporan INM dari masing-masing rumah sakit, sekaligus menyusun strategi perbaikan. Koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak rumah sakit diperkuat agar data mutu yang dihasilkan lebih akurat.
Target: Data Mutu Jadi Acuan Kebijakan
DKPPKB Sulawesi Barat berharap evaluasi ini mampu mendorong seluruh rumah sakit memperkuat budaya mutu dan keselamatan pasien. Data INM yang berkualitas, menurut dr. Nursyamsi, akan menjadi dasar pengambilan keputusan di sektor kesehatan, bukan sekadar arsip administrasi.
“Melalui evaluasi ini, kami berharap seluruh rumah sakit semakin memperkuat komitmen terhadap budaya mutu dan keselamatan pasien,” tambahnya.
Kegiatan ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah Gubernur Suhardi Duka untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada keselamatan pasien. DKPPKB menargetkan sinergi antara pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan terus terjaga agar peningkatan mutu layanan berlangsung berkelanjutan.
