SULAWESI BARAT — Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) menegaskan adopsi kecerdasan buatan di profesi humas tidak cukup hanya soal kemampuan teknis. Dalam Konvensi Humas Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (17/10/2026), Perhumas menilai AI memperbesar risiko disinformasi, deepfake, dan manipulasi persepsi jika tak diimbangi penalaran kritis serta empati.
Ketua Umum Perhumas Boy Kelana menyoroti kesenjangan antara kecepatan teknologi komunikasi dan pemahaman antarmanusia. Akses informasi yang meluas, menurut dia, justru memunculkan tantangan baru bagi publik untuk memilah fakta, opini, manipulasi, dan kebohongan.
Boy menempatkan AI sebagai pisau bermata dua. Teknologi ini membuka peluang besar bagi peradaban, tetapi sekaligus memperkuat kapasitas produksi konten menyesatkan.
"Artificial Intelligence telah menghadirkan peluang luar biasa bagi peradaban manusia. Namun, pada saat yang sama, AI juga meningkatkan kemampuan menciptakan disinformasi, deepfake, manipulasi persepsi, dan berita palsu dalam skala serta kecepatan yang sebelumnya sulit dibayangkan," ujar Boy saat membuka konvensi tersebut.
Algoritma digital memungkinkan satu narasi menjangkau jutaan orang dalam hitungan detik. Bagi Boy, kecepatan distribusi tidak otomatis menjamin kebenaran maupun tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan.
Praktisi humas tidak lagi sekadar penyampai informasi. Mereka dituntut membaca konteks, mengidentifikasi risiko komunikasi, memahami dinamika publik, dan memberi kejelasan di tengah ketidakpastian.
Boy menekankan pentingnya berpikir kritis, kecerdasan emosional, empati, dan kebijaksanaan dalam memanfaatkan teknologi.
"Kita membutuhkan kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional. Kita membutuhkan data dan teknologi, tetapi juga empati dan wisdom. Kita harus memahami persoalan lokal, tetapi tidak boleh kehilangan perspektif global," terangnya.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria menambahkan, teknologi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Publik bisa mengakses informasi soal kebijakan, kinerja, hingga reputasi organisasi melalui pencarian berbasis AI, tanpa berinteraksi langsung dengan sumbernya.
"Sekarang ini kalau kita lihat kekuatan humas sebetulnya bagaimana kita memproduksi data-data itu menjadi data-data yang trusted. Namun hari ini publik tidak lagi mengakses data-data dari korporasi, dari lembaga, dari institusi yang langsung berhubungan dengan humas, tapi lewat Artificial Intelligence," tutur Nezar yang menjadi pembicara kunci.
Perubahan itu membuat humas perlu memastikan informasi resmi organisasi tersedia dengan baik, akurat, dan kredibel. Nezar menilai tantangan utama bukan lagi akses, melainkan kedalaman.
"Tantangan terbesar kita saat ini bukan lagi akses, tetapi soal kedalaman. Memakai AI saja tidak cukup, yang menentukan adalah kapabilitas dan kebijaksanaan dalam menggunakannya," imbuhnya.
Nezar menempatkan AI sebagai alat bantu dan mitra kerja, bukan pengganti penalaran serta tanggung jawab manusia. Pemanfaatan teknologi perlu disertai prinsip transparansi, etika, dan akuntabilitas, terutama dalam komunikasi publik.
Bagi industri humas Indonesia, tekanan ini datang bersamaan dengan meningkatnya ekspektasi publik terhadap transparansi organisasi. Kesalahan informasi yang diproduksi atau disebarkan lewat AI berpotensi merusak reputasi dalam waktu singkat.
Tantangan profesi humas di era AI karena itu tidak berhenti pada kemampuan mengadopsi teknologi terbaru. Inovasi dituntut tetap berorientasi pada kebenaran dan kepentingan publik, dengan integritas, kredibilitas, dan kepercayaan sebagai fondasi keberlanjutan profesi.