SULAWESI BARAT — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari mengumumkan paket stimulus tersebut dalam keterangan resmi, Senin (29/6/2026). Ia menyebut kebijakan itu merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan lebih luas.
"Pemerintah tidak ingin sekadar mengejar angka di atas kertas, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan langsung secara luas," kata Qodari.
Paket stimulus dibangun di atas tiga pilar utama. Pilar pertama adalah insentif transportasi berupa diskon tarif kereta api dan kapal laut, serta pembebasan sebagian komponen biaya pada layanan penyeberangan dan transportasi udara.
Insentif ini dijadwalkan berlaku selama masa libur sekolah hingga periode Natal dan Tahun Baru. Pemerintah mengalokasikan Rp1,4 triliun khusus untuk stimulus transportasi.
Pilar kedua berupa bantuan pangan yang ditargetkan menjangkau puluhan juta warga. Pemerintah belum merinci jenis komoditas dan mekanisme penyaluran bantuan tersebut.
Pilar ketiga mencakup program magang dan pelatihan kerja. Qodari menjelaskan, insentif transportasi diharapkan mendorong mobilitas masyarakat sekaligus menciptakan multiplier effect bagi perekonomian nasional.
Stimulus ini diluncurkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi domestik. Pemerintah menilai tekanan ekonomi global masih membayangi prospek pertumbuhan Indonesia pada paruh kedua tahun ini.
Qodari menegaskan bahwa kebijakan fiskal semester II dirancang agar dampaknya langsung terasa di tingkat akar rumput. "Oleh karena itu, memasuki paruh kedua tahun 2026, pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi semester II guna mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi," ujarnya dalam keterangan resmi.
Seluruh program stimulus mulai berlaku pada Juli 2026. Pemerintah akan mengevaluasi efektivitas kebijakan ini secara berkala, terutama terkait serapan anggaran dan dampak terhadap inflasi serta mobilitas warga.
Kementerian terkati tengah menyusun peraturan teknis pelaksanaan masing-masing pilar, termasuk skema diskon tiket dan daftar wilayah prioritas penerima bantuan pangan.