MAJENE — Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkimtan Majene Nursalam menyebut 18 poin hasil konsultasi masyarakat itu tidak boleh berhenti sebagai catatan forum. Seluruh butir harus dijalankan pengembang sejak sebelum konstruksi hingga proyek beroperasi.
Poin pertama menyangkut legalitas. Pengembang wajib merampungkan seluruh administrasi perizinan dan memastikan status lahan bersih sebelum aktivitas pembangunan dimulai. Persoalan pertanahan juga harus diselesaikan lebih dulu, disertai koordinasi rutin dengan pemerintah setempat.
Akses Warga di Belakang Lokasi Harus Tetap Terbuka
Warga yang bermukim di belakang kawasan perumahan diminta tidak kehilangan jalan masuk. Pengembang berkewajiban menyediakan akses bagi mereka, sekaligus membangun saluran drainase sebagai antisipasi genangan akibat perubahan kondisi lahan.
Soal ruang terbuka, ketentuan prasarana, sarana dan utilitas umum ditetapkan 30 persen. Rinciannya, 10 persen ruang terbuka hijau privat dan 20 persen RTH publik. Setiap rumah diarahkan memiliki satu pohon berakar tunggal.
Pengelolaan air dan sanitasi juga diatur. Pengembang harus menyediakan sumur resapan biopori untuk grey water, membangun drop box dan teba, serta memasang septic tank kedap atau bio septic.
Debu dan Jalan Rusak Jadi Tanggung Jawab Kontraktor
Aktivitas proyek yang merusak jalan sekitar wajib diperbaiki pengembang. Penyiraman jalan juga harus dilakukan untuk menekan debu yang menerpa permukiman warga.
Kendaraan pengangkut material diwajibkan memakai penutup terpal. Pengembang dilarang menggunakan knalpot racing dan diminta memasang spanduk atau stiker identitas perusahaan sesuai standar.
Jam kerja dibatasi pukul 08.00 hingga 17.00 WITA. Rambu lalu lintas harus terpasang, dan tidak ada kegiatan pada waktu salat.
Tenaga Kerja dan Material Lokal Diprioritaskan
Masyarakat sekitar lokasi mendapat prioritas sebagai tenaga kerja. Bahan baku lokal, termasuk material galian C asal Majene, harus dipakai dengan harga mengikuti pasar.
Pengembang dilarang membakar sampah dan wajib menyediakan tempat sampah. Perusahaan juga diminta menyerahkan dua unit bentor kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Majene.
Sejumlah kelengkapan lain masuk daftar: kantor direksi kit di dalam kawasan, kemudahan pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan, alat pemadam api ringan, serta anjuran pos keamanan atau satpam. Pengeboran air di lokasi pembangunan tidak diperkenankan.
Spesifikasi Brosur Pemasaran Mengikat Pengembang
Fasilitas yang tercantum dalam brosur pemasaran harus sesuai dengan yang dibangun. Ketentuan itu menutup celah pengurangan spesifikasi setelah unit terjual.
"Hal itu menjadi acuan dalam pelaksanaan penerbitan izin lingkungan. Apabila pihak pemrakarsa tidak mematuhi, maka izinnya dicabut dan tidak diperkenankan melanjutkan pembangunan," tegas Nursalam usai mengikuti kegiatan tersebut.
Nursalam menekankan keterlibatan masyarakat bersama pemerintah dalam mengawasi tiap tahapan pembangunan. Pengawasan itu dinilai perlu agar seluruh kesepakatan dalam PKM benar-benar dijalankan di lapangan.
Forum sosialisasi dihadiri Kepala DLHK Majene beserta jajaran, Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP, Camat Banggae Timur, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Majene, dan Lurah Lembang. Peserta dari unsur kewilayahan meliputi Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kelurahan Lembang, Kepala Lingkungan Leppe, serta warga sekitar lokasi rencana pembangunan.