JAKARTA — Sembilan rencana tindak lanjut itu dikelompokkan ke dalam tiga tahap pendekatan 7-1-7: deteksi, notifikasi, dan respons awal. Pendekatan 7-1-7 menargetkan deteksi kejadian maksimal tujuh hari, notifikasi dalam satu hari, serta respons awal dalam tujuh hari.
Peserta dari Sulawesi Barat meliputi pengelola surveilans DKPPKB provinsi dan pengelola surveilans dari Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, serta Pasangkayu. Keempat kabupaten itu menjadi lokus asesmen implementasi SKDR pada Juli–Agustus 2026.
Diseminasi juga diikuti peserta dari Provinsi Jawa Barat, perwakilan Kementerian Kesehatan melalui Tim Kerja Surveilans dan Kewaspadaan Dini serta Tim Kerja Respons KLB, CDC, dan Safetynet.
Pelaporan EBS di Unit Pelapor Belum Optimal
Asesmen menyoroti pelaporan Event Based Surveillance (EBS) di unit pelapor yang belum berjalan optimal. Padahal, pelaporan itu menopang pencapaian target pendekatan 7-1-7.
Pertemuan dan diskusi kelompok terarah (FGD) membahas hasil asesmen, hambatan implementasi SKDR, hingga rencana tindak lanjut. Diskusi dipecah mengikuti tiga tahap pendekatan 7-1-7.
Penyederhanaan Formulir EBS hingga Pelatihan Petugas
Pada tahap deteksi, rencana yang muncul mencakup penyederhanaan formulir EBS serta konfirmasi dan validasi data laporan EBS hasil asesmen dengan data SKDR.
Tahap notifikasi membahas penguatan pelaporan EBS lintas unit pelapor, terutama rumah sakit, penyusunan SOP teknis EBS, dan pelatihan SKDR bagi petugas.
Untuk tahap respons awal, tindak lanjut diarahkan pada penguatan logistik laboratorium dan spesimen, peningkatan kapasitas sumber daya manusia surveilans, serta penguatan komunikasi risiko kepada masyarakat.
Praktik Baik dari Pemantauan Rutin hingga Pembinaan Puskesmas
Kegiatan ini juga memetakan praktik baik yang bisa diterapkan lebih luas. Di antaranya pemantauan rutin pelaporan EBS, pemberian umpan balik mingguan dan bulanan, evaluasi keaktifan unit pelapor, serta pembinaan surveilans di tingkat kabupaten dan puskesmas.
Kepala DKPPKB Sulbar dr. Nursyamsi Rahim berharap hasil asesmen menjadi dasar penguatan implementasi SKDR di Sulawesi Barat.
"Hasil asesmen menjadi dasar untuk memperkuat implementasi SKDR di Sulawesi Barat," kata Nursyamsi.
Penguatan itu diharapkan meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan EBS, kapasitas petugas surveilans, serta koordinasi lintas sektor dan fasilitas pelayanan kesehatan.
Dengan implementasi SKDR yang lebih kuat, deteksi kejadian berpotensi KLB dan penyampaian notifikasi diharapkan berlangsung lebih cepat. Respons awal pun diharapkan tepat waktu sesuai pendekatan 7-1-7.