MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menandatangani nota kesepakatan dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji. Penandatanganan berlangsung di sela GENTING Collaboration Summit 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta. Gubernur didampingi Kepala Bapperida Sulawesi Barat Amujib dalam agenda tersebut.
Nota kesepakatan jadi dasar pelaksanaan Program Akselerasi Strategis Terintegrasi Penurunan Angka Kemiskinan dan Stunting Terpadu (PASTIPADU). Program ini menyasar dua persoalan yang selama ini ditangani terpisah di daerah.
Apa Isi Kerja Sama Pemprov Sulbar dan BKKBN
Ruang lingkup kerja sama mencakup empat hal utama. Pertama, pemanfaatan data kemiskinan dan stunting. Kedua, penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Ketiga, pendampingan keluarga. Keempat, optimalisasi peran penyuluh keluarga berencana dan Tim Pendamping Keluarga (TPK).
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyebut penurunan stunting tidak bisa hanya mengandalkan intervensi kesehatan. Menurut dia, pembangunan berbasis keluarga lewat penyelarasan kebijakan dan program jadi kunci.
Mengapa Data Jadi Titik Krusial PASTIPADU
Integrasi data menjadi bagian penting dalam pelaksanaan PASTIPADU. Tujuannya agar intervensi pemerintah lebih terarah, sasaran jelas, dan bisa dipantau berkelanjutan.
Dengan data yang tersambung antara pusat dan daerah, program penanganan kemiskinan dan stunting diharapkan saling mendukung dalam menjangkau keluarga yang membutuhkan. Selama ini data yang terpisah kerap membuat bantuan tidak tepat sasaran.
"Penanganan stunting merupakan prioritas pembangunan yang membutuhkan keterlibatan berbagai sektor," kata Nursyamsi.
Peran Lintas Sektor dan Pendampingan di Tingkat Masyarakat
Peran lintas sektor diperlukan untuk memperkuat pendampingan keluarga dan memastikan intervensi kesehatan tepat sasaran. Sektor kesehatan diharapkan semakin kuat mendukung keluarga berisiko stunting.
Dukungan itu mulai dari pelayanan kesehatan dan edukasi hingga pendampingan di tingkat masyarakat. Tim Pendamping Keluarga dan penyuluh KB jadi ujung tombak di lapangan.
Nota kesepakatan akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama dan program konkret sesuai kewenangan masing-masing pihak. Tindak lanjut mencakup penguatan koordinasi, pemanfaatan data, serta pemantauan dan evaluasi program.
Kaitan dengan Visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera
Langkah ini sejalan dengan visi Gubernur Suhardi Duka, "Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera". Fokusnya pada Panca Daya ketiga, yakni mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.
Penurunan kemiskinan dan stunting di Sulbar akan jadi ukuran awal keberhasilan kerja sama ini. Evaluasi berkala diperlukan agar program tidak berhenti di atas kertas.