MAJENE — Rapat berlangsung di Ruang Pelayanan Media Diskominfo Majene, dihadiri Kepala Bidang Pelayanan Media, pejabat fungsional, para kepala seksi, serta staf lingkup bidang tersebut. Albar Mustar memimpin langsung jalannya rapat.
Agenda utama rapat menyoroti kesiapan administrasi dan kelengkapan informasi publik tiap OPD. Pengelolaan serta dokumentasi informasi juga masuk pembahasan, begitu pula koordinasi antar-OPD agar monitoring PPID berjalan tertib.
Apa Saja yang Disiapkan Jelang Monitoring PPID Antar-OPD?
Diskominfo menekankan kesiapan administrasi sebagai bagian tak terpisahkan dari keterbukaan informasi publik. Setiap OPD diminta melengkapi dokumen dan informasi yang menjadi kewajibannya.
Koordinasi lintas perangkat daerah menjadi kunci agar pelaksanaan monitoring tidak tersendat. Pengelolaan dokumentasi informasi turut dibahas supaya setiap permintaan masyarakat dapat ditelusuri dengan jelas.
Posko NTPD 112: Koordinasi Petugas hingga Mekanisme Laporan Warga
Selain PPID, rapat membahas kesiapan pelayanan Posko NTPD 112. Pembahasan mencakup koordinasi petugas, mekanisme penerimaan laporan masyarakat, hingga penanganannya.
Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dibutuhkan untuk mendukung respons cepat terhadap kebutuhan warga. Posko NTPD 112 menjadi kanal pelayanan darurat yang harus siaga setiap saat.
"Koordinasi dan kesiapan harus terus kita perkuat, baik dalam pengelolaan informasi publik maupun dalam pelayanan melalui Posko NTPD 112. Setiap unsur harus memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik," ujar Albar Mustar.
Pembahasan Teknis dan Evaluasi Tiap Bidang
Rapat dilanjutkan dengan pembahasan teknis dan evaluasi terhadap sejumlah hal yang perlu dipersiapkan masing-masing bidang dan personel. Evaluasi ini menjadi dasar perbaikan langkah ke depan.
Melalui rapat tersebut, Diskominfo Majene diharapkan semakin memantapkan langkah menghadapi monitoring PPID sekaligus memperkuat kesiapan Posko NTPD 112. Keduanya menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
