SULAWESI BARAT — Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menegaskan Indonesia tidak akan menutup industri batu bara demi transisi energi. Pemerintah memilih jalur kemandirian energi dengan tetap mengoperasikan tambang yang ada sambil membangun 100 GWp pembangkit listrik tenaga surya.
Hashim Djojohadikusumo menegaskan pemerintah tidak akan menutup industri batu bara demi transisi energi. Penegasan itu disampaikan dalam pidato di Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta, Selasa (6/10). Menurut Hashim, menutup tambang secara paksa justru akan merugikan perekonomian nasional.
"Indonesia tidak ingin melakukan bunuh diri ekonomi dengan shutting down industri batu bara kita," kata Hashim dalam forum tersebut. Ia menekankan bahwa transisi energi harus berjalan seiring dengan kebutuhan listrik masyarakat.
Listrik untuk Desa Jadi Prioritas
Hashim menyebut negara berutang kepada warganya untuk memberikan kehidupan yang layak. Salah satu bentuknya adalah memastikan akses listrik menjangkau seluruh pelosok.
"Kami harus memfasilitasi warga negara dengan listrik, sehingga mereka bisa menerangi rumah, anak-anak bisa belajar saat malam, serta klinik dan rumah sakit di desa bisa memeroleh listrik di saat dibutuhkan," ujarnya.
Pemerintah juga menyadari meningkatnya risiko bencana, mulai dari gempa bumi, topan, banjir, hingga tsunami. Karena itu, program energi berkelanjutan dijalankan sebagai langkah antisipasi jangka panjang.
100 GWp PLTS hingga Nuklir 7 Gigawatt
Adik kandung Presiden Prabowo Subianto itu memaparkan sejumlah program energi terbarukan yang sedang berjalan. Salah satunya proyek 100 GWp pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang ditargetkan rampung dalam tiga tahun.
Hashim bahkan meminta Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo membuka pintu bagi investor yang hadir dalam forum. "Saya tahu Anda ke sini karena ingin tahu tentang itu, Pak Darmawan Prasodjo tolong buka pintu untuk mereka, saya tahu Anda butuh mitra," ujarnya.
Selain PLTS, pemerintah menyiapkan pengembangan 7 gigawatt energi nuklir untuk menunjang sistem kelistrikan nasional. "Seingat saya, terakhir saya dengar dari Pak Darmawan, adalah 7 gigawatt menjadi bagian dari rencana induk energi kita," kata Hashim.
Biofuel Tetap Dilanjutkan
Pengembangan bahan bakar nabati atau biofuel dipastikan berlanjut. Program ini dinilai penting untuk menekan kerentanan perekonomian nasional terhadap gejolak global.
"Oleh karena itu, pemerintah terus melanjutkan program biofuel ini," ucap Hashim.
Indonesia memang diberkahi sumber daya energi berkelanjutan melimpah, mulai dari geotermal, sinar matahari, hingga air. Hashim menegaskan pemerintah ingin melepaskan ketergantungan pada bahan bakar fosil secara bertahap, bukan dengan mematikan industri yang sudah menopang ekonomi.
Strategi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang berbeda dari sejumlah negara yang memilih pensiun dini batu bara. Pemerintah memilih menyeimbangkan target iklim dengan kebutuhan listrik rakyat dan stabilitas ekonomi nasional.
