MAMUJU — Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menerjunkan Arsiparis Ahli Muda Muhammad Rusli Muhallik dalam agenda penilaian yang digelar BPBD Sulbar. Rusli menegaskan kehadiran biro organisasi merupakan bentuk dukungan langsung terhadap pemutakhiran data risiko bencana di tingkat nasional.
Penilaian IKD sendiri menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana kapasitas provinsi dalam menghadapi ancaman bencana. Data yang dihimpun dari perangkat daerah menjadi bahan baku utama sebelum dikirim ke pemerintah pusat.
Konfirmasi dan Validasi Data Melibatkan Seluruh Perangkat Daerah
Acara dibuka resmi oleh Sekretaris BPBD Sulbar, Arnida. Ia menjelaskan bahwa BPBD sebagai pelaksana teknis berkewajiban meninjau menyeluruh data-data ketahanan daerah sebelum disepakati bersama.
"Tujuan utama kita berkumpul di sini adalah untuk melakukan konfirmasi, verifikasi, validasi, serta penyepakatan terhadap capaian indikator IKD secara partisipatif. Kita melibatkan langsung seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait," jelas Arnida.
Menurutnya, objektivitas data menjadi syarat mutlak karena hasil penilaian ini akan memengaruhi arah kebijakan penanggulangan bencana di tingkat pusat.
Hasil Penilaian Jadi Data Kapasitas Daerah untuk KRB Nasional 2026
Arnida menekankan bahwa output kegiatan ini tidak berhenti di level provinsi. Data yang telah diverifikasi akan diintegrasikan ke dalam data kapasitas daerah yang menjadi bagian dari pemutakhiran KRB Nasional 2026.
"Hasil dari kegiatan ini nantinya akan diintegrasikan menjadi bagian dari data kapasitas daerah untuk mendukung pemutakhiran KRB Nasional 2026," ujarnya.
Proses penilaian berlangsung dinamis dengan melibatkan perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jajaran BPBD Sulbar, serta sejumlah perangkat daerah yang masuk dalam indikator penilaian IKD.
Dorongan Gubernur Sulbar untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel
Langkah BPBD Sulbar ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka yang mendorong seluruh jajaran perangkat daerah memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, dan akuntabel. Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian dalam kerangka tersebut.
Rusli menyebut agenda penilaian ini sebagai langkah konkret pemerintah daerah dalam mendukung agenda penanggulangan bencana nasional.
"Kegiatan ini bertujuan mendukung pelaksanaan Penilaian Kapasitas Provinsi melalui IKD. Ini penting sebagai bentuk dukungan Biro Organisasi dalam pemutakhiran Kajian Risiko Bencana Nasional Tahun 2026," ujar Rusli usai acara digelar.
Dengan pelibatan lintas perangkat daerah, BPBD Sulbar berharap data ketahanan daerah yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Data itu pula yang akan menjadi rujukan pemerintah pusat dalam menyusun peta risiko bencana nasional tahun depan.
