MAMUJU — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyatakan dukungannya terhadap sinergi lintas pihak dalam penguatan akses layanan hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dukungan itu disampaikan menanggapi pelaksanaan fasilitasi layanan pendaftaran Perseroan Perorangan di Rumah BUMN Mamuju.
Petugas Kanwil Kemenkum Sulbar hadir langsung memberikan penjelasan teknis kepada peserta. Materi yang disampaikan mencakup tata cara pendaftaran, persyaratan, serta tahapan pendaftaran melalui sistem AHU.
Apa Itu Perseroan Perorangan dan Mengapa Penting bagi UMKM?
Perseroan Perorangan merupakan badan usaha yang dapat didirikan oleh satu orang tanpa memerlukan akta notaris. Legalitas ini memberi pelaku usaha perlindungan hukum atas aset pribadi dan memudahkan akses pembiayaan formal.
Banyak pelaku usaha kecil di daerah belum memiliki badan usaha resmi karena menganggap prosesnya rumit. Fasilitasi langsung seperti yang digelar di Mamuju memangkas hambatan informasi tersebut.
Pendampingan Langsung, Bukan Sekadar Sosialisasi
Peserta workshop tidak hanya menerima penjelasan satu arah. Mereka memperoleh ruang konsultasi dan pendampingan bagi yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan Perorangan maupun dokumen yang harus dipersiapkan.
Saefur menilai kolaborasi dengan berbagai pihak dapat menghadirkan layanan hukum lebih dekat ke masyarakat. Menurutnya, pelaku usaha yang membutuhkan informasi dan pendampingan terkait legalitas usaha menjadi prioritas dalam kegiatan semacam ini.
"Sinergi dengan berbagai pihak menjadi salah satu langkah untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Melalui fasilitasi secara langsung, pelaku usaha dapat memperoleh informasi dan pendampingan sesuai kebutuhan dalam proses memperoleh legalitas usahanya," kata Saefur.
Kolaborasi dengan Rumah BUMN Mamuju
Fasilitasi ini merupakan bentuk sinergi Kanwil Kemenkum Sulbar bersama Rumah BUMN Mamuju. Kehadiran layanan pada kegiatan yang diikuti pelaku usaha juga membuka ruang edukasi mengenai pentingnya legalitas dalam mendukung keberlanjutan usaha.
Workshop Pengolahan Hasil Laut menjadi konteks kegiatan tersebut. Sektor ini menjadi salah satu penggerak ekonomi di Mamuju dan sekitarnya, dengan banyak pelaku usaha masih beroperasi secara perorangan tanpa badan hukum.
Perluasan Jangkauan Layanan AHU ke Daerah
Kanwil Kemenkum Sulbar terus mendorong agar layanan AHU semakin dikenal dan dimanfaatkan masyarakat, terutama pelaku usaha yang sedang mengembangkan kegiatan usahanya. Pendekatan jemput bola ke lokasi kegiatan usaha dinilai lebih efektif dibanding menunggu pelaku usaha datang ke kantor layanan.
Langkah ini sejalan dengan kebutuhan daerah yang memiliki sebaran pelaku usaha di wilayah pesisir dan pedalaman. Jangkauan layanan yang lebih luas diharapkan meningkatkan jumlah badan usaha resmi di Sulawesi Barat.
