SULAWESI BARAT — BP BUMN dan Danantara menyiapkan tiga proyek strategis di Aceh—Kilang Arun, Patna Port, dan investasi Mubadala Energy—dengan target penyerapan tenaga kerja lokal minimal 80 persen. Kebijakan itu digariskan agar investasi besar tidak sekadar menambah daftar proyek, tetapi benar-benar membuka lapangan kerja bagi warga setempat.
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh perusahaan di bawah kendali kedua lembaga itu. Ia menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan Aceh terus bergerak maju menjadi dasar rencana investasi tersebut.
Pembahasan berlangsung dalam pertemuan BP BUMN di Wisma Danantara Indonesia, Selasa (17/11/2026). Hadir Senior Director Specialist Oil & Gas Danantara Asset Management Wiko Migantoro, jajaran direksi Pupuk Indonesia, serta direksi Pupuk Iskandar Muda.
Proyek pertama adalah pengembangan Kilang Arun, infrastruktur energi yang sudah lama menjadi tulang punggung industri di Aceh bagian utara. Proyek kedua, optimalisasi Patna Port, menyasar perbaikan fungsi pelabuhan sebagai simpul logistik.
Adapun proyek ketiga adalah investasi Mubadala Energy di kawasan Pulau Andaman. Ketiganya menyentuh sektor energi, transportasi, dan industri—wilayah yang selama ini belum dominan dalam struktur ekonomi Aceh.
Dony menyebut investasi itu diharapkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menghadirkan dampak ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat setempat, bukan hanya menambah daftar investasi masuk.
Kebijakan 80 persen tenaga kerja lokal tidak berhenti di level operasional. Danantara mendorong masyarakat setempat memiliki kesempatan menduduki jabatan hingga tingkat manajerial.
"Kita punya kebijakan bahwa untuk seluruh perusahaan di bawah kendali BP BUMN dan Danantara yang ada di daerah itu diupayakan kalau tidak bisa 100 persen orang lokal, upayakan paling sedikit 80 persen harus orang lokal," ujar Dony.
Menurutnya, aturan itu sekaligus membuka pemerataan kesempatan kerja. "Sampai level manajerial juga diupayakan harus orang lokal," lanjutnya.
Target 80 persen menghadapi ujian di lapangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2026 berada di angka 5,70 persen.
Pada periode yang sama, sekitar 60,24 persen penduduk bekerja masih berada di sektor informal. Pekerja formal tercatat hanya 39,76 persen. Artinya, persoalan ketenagakerjaan Aceh bukan sekadar ada atau tidaknya pekerjaan, melainkan juga kepastian penghasilan dan akses ke lapangan kerja formal.
Struktur ekonomi daerah turut menjadi catatan. BPS mencatat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 31,16 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh pada Triwulan II 2026. Perdagangan besar dan eceran menyumbang 15,35 persen, sementara industri pengolahan belum masuk lima sektor dengan kontribusi terbesar.
Gambaran penyerapan tenaga kerja dari investasi juga belum menggembirakan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp9,003 triliun, lebih rendah dibanding 2024 yang sebesar Rp9,468 triliun.
Penurunan terjadi pada serapan kerja. Pada 2024, investasi di Aceh menyerap 13.620 pekerja. Setahun kemudian angkanya turun menjadi 12.803 orang—berkurang 817 pekerja.
Kondisi itu membuat ketiga proyek menarik dicermati. Kilang Arun, Patna Port, dan investasi Mubadala Energy berpotensi memperluas aktivitas ekonomi, tetapi besarnya proyek belum dengan sendirinya menjelaskan seberapa luas manfaat yang akan diterima warga sekitar.
Bagi Danantara, janji 80 persen pekerja lokal menjadi tolok ukur awal. Jika terealisasi, proyek-proyek di Aceh bisa menjadi rujukan bagaimana investasi skala besar di daerah dijalankan tanpa meminggirkan tenaga kerja setempat.