BARRU — Luka iris dialami Andi Abu pada dua jari tangan kiri sepanjang sekitar 2 sentimeter, tangan kanan 4 sentimeter, pelipis kanan 4 sentimeter, serta lengan kanan 5 sentimeter. Korban langsung mendapat perawatan medis di RSU Lapatarai Barru setelah kejadian.
Penyerangan diduga dilakukan A. Haeruddin (60), pria yang disebut masih mengelola lahan objek perselisihan. Hingga laporan dibuat, belum ada keterangan resmi dari kepolisian mengenai status terduga pelaku.
Korban telah melakukan aktivitas pembersihan lahan selama kurang lebih dua hari sebelum insiden. Pada Kamis pagi, ia bersama dua orang saksi mendatangi lokasi untuk melanjutkan pekerjaan tersebut.
Setibanya di lokasi, korban bertemu A. Haeruddin. Pertemuan itu memicu perdebatan soal aktivitas pembersihan dan penguasaan lahan perkebunan.
Dalam perdebatan, A. Haeruddin diduga tersulut emosi dan berusaha memukul korban dengan kepalan tangan. Korban sempat menghindar. Situasi memanas setelah terduga pelaku diduga mengeluarkan sebilah parang dan menebas ke arah wajah korban.
Korban berupaya menangkis serangan itu menggunakan tangan. Akibatnya, empat luka iris muncul di bagian tubuhnya.
Persoalan lahan di Bulu Maraung disebut telah berlangsung lama. Objek sengketa bahkan telah melalui proses hukum hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK).
Dokumen Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Pengadilan Negeri Barru Nomor 05/BA.Eks/Pdt.G/1996/PN.BR tertanggal 27 Februari 2014 mencatat pelaksanaan eksekusi atas objek sengketa berdasarkan rangkaian putusan pengadilan.
Menurut keterangan pihak korban, A. Haeruddin masih mengelola lahan perkebunan yang menjadi objek perselisihan tersebut hingga kini.
Korban merasa keberatan atas peristiwa yang dialaminya dan telah melaporkan kejadian itu ke Polres Barru. Laporan tercatat sebagai dugaan tindak pidana penganiayaan berat (Anirat) sesuai Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Andi Abu berharap peristiwa tersebut diproses secara hukum dan mendapat penanganan yang adil sesuai ketentuan perundang-undangan.
Penanganan perkara diharapkan dilakukan secara profesional untuk mengungkap menyeluruh peristiwa yang terjadi, termasuk latar belakang perselisihan lahan yang telah berlangsung bertahun-tahun.