SULAWESI BARAT — PT PLN (Persero) membawa portofolio proyek energi baru terbarukan berkapasitas total 10,23 gigawatt ke forum COP31 di Antalya, Turki, dan mengantongi komitmen pendanaan US$2,9 miliar atau sekitar Rp52,63 triliun. Pendanaan itu datang dari konsorsium lembaga keuangan global untuk membangun pembangkit bersih dan infrastruktur penyimpanan energi. Bagi pelanggan PLN, langkah ini menjadi jalur konkret menuju target bauran listrik hijau 30 persen pada 2034.
Antalya, Turki — Komitmen tersebut disampaikan Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PLN Edwin Nugraha Putra dalam forum 31st COP31 UNFCCC. Menurut Edwin, PLN sudah menyatakan target nol emisi karbon pada 2060 sejak COP26 di Glasgow. Saat itu PLN termasuk perusahaan yang paling awal mengumumkan komitmen tersebut.
Yang dibawa PLN ke Antalya bukan sekadar pidato. Delegasi Indonesia membawa peta jalan, daftar proyek siap kontrak, hingga skema karbon yang bisa langsung ditransaksikan dengan mitra internasional.
Peta jalan utama tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Dalam satu dekade, Indonesia merencanakan penambahan kapasitas pembangkit 69,5 gigawatt (GW).
Sebanyak 76 persen atau sekitar 52,9 GW dialokasikan untuk pembangkit EBT sebesar 42,6 GW dan sistem penyimpanan energi 10,3 GW. Porsi besar ini menjadi kunci mendongkrak bauran listrik hijau dari posisi saat ini sekitar 17,3 persen menuju sekitar 30 persen pada 2034.
Pada sesi panel di Paviliun Indonesia, PLN menawarkan proyek EBT berkapasitas total 10,23 GW yang siap dikerjasamakan dengan mitra global. Portofolionya mencakup PLTS Mentari Nusantara 1 sebesar 1,72 GW dan PLTS Nusantara 2 sebesar 1,9 GW.
Ada pula proyek pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) 1,2 GW serta tiga proyek PLTA di Sumatra dan Kalimantan dengan total 5 GW. Seluruh proyek ditawarkan sebagai paket yang sudah siap memasuki tahap kontrak, bukan lagi tahap kajian.
Pemerintah juga mempromosikan rencana PLTS berkapasitas total 100 gigawatt-peak (GWp). Program atas arahan Presiden Prabowo Subianto ini diarahkan untuk memperkuat swasembada energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi primer impor.
Komitmen pendanaan US$2,9 miliar atau sekitar Rp52,63 triliun datang dari konsorsium institusi keuangan global. Di dalamnya ada Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), KfW dari Jerman, AFD dari Prancis, Export Finance Australia, dan Japan International Cooperation Agency (JICA).
Dana tersebut dialokasikan untuk membangun pembangkit bersih dan infrastruktur penyimpanan energi. Bagi investor, masuknya lembaga-lembaga ini memberi sinyal bahwa proyek transisi energi Indonesia sudah melewati tahap uji kelayakan finansial.
Indonesia tidak hanya membawa proyek kelistrikan fisik. Melalui inisiatif Carbon Connection (Carbonnex), Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH menawarkan 30 proyek karbon strategis kepada investor dan pembeli internasional.
Dalam skema ini, PLN menyiapkan perjanjian jual beli kredit karbon atau MOPA dengan Pemerintah Norwegia. Artinya, ada dua aliran nilai yang dibuka di COP31: investasi pembangkit dan perdagangan kredit karbon.
Dengan proyek yang sudah siap kontrak, target bauran yang terukur, dan pendanaan yang mulai mengalir, posisi Indonesia di COP31 berbeda dari forum-forum sebelumnya. Transisi energi kini masuk tahap eksekusi, dan tantangan berikutnya adalah memastikan proyek 10,23 GW itu benar-benar mencapai financial close sesuai jadwal.