SULAWESI BARAT — Danantara mengidentifikasi sejumlah perusahaan pelat merah yang berpotensi melantai di bursa pada 2027, dengan sektor finansial, infrastruktur, dan pertambangan masuk dalam radar. Daftar final BUMN yang akan IPO diperkirakan dirilis pada akhir 2026, seiring target pemerintah menyisakan maksimal 300 BUMN.
Chief Executive Officer Danantara Rosan P Roeslani menyatakan pihaknya tengah mengkaji sejumlah BUMN untuk melakukan penawaran umum perdana saham alias IPO pada 2027. Langkah itu disebut sebagai bagian dari optimalisasi perusahaan pelat merah, bukan sekadar aksi korporasi biasa.
"Pada 2027, kami sudah mengidentifikasi beberapa perusahaan (BUMN) untuk melantai ke bursa. Ini salah satu bentuk transparansi kami untuk meningkatkan akuntabilitas," kata Rosan dalam Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu (7/10).
Rosan menambahkan, dengan melantai di bursa, pengawasan terhadap BUMN akan melibatkan lebih banyak pihak, mulai dari Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, hingga masyarakat luas. Daftar BUMN yang akan IPO kemungkinan dirilis pada akhir 2026.
Rosan membeberkan BUMN yang berpotensi melantai di bursa adalah perusahaan dengan potensi bisnis besar, appetite pasar yang kuat, serta respons positif dari masyarakat dan dunia usaha, baik domestik maupun luar negeri.
"Ada dari sektor finansial, sektor infrastruktur, dan sektor pertambangan," ujarnya. Ia tidak merinci nama perusahaan yang masuk dalam daftar tersebut.
Selain IPO, Danantara menjalankan perampingan anak usaha atau streamlining yang sudah dimulai sejak tahun ini. Langkah itu menjadi bagian dari upaya optimalisasi BUMN agar pertumbuhannya bisa langsung dirasakan masyarakat, baik dari sisi nilai, operasional, maupun manfaat keberadaannya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menargetkan penutupan lebih dari 750 BUMN hingga akhir 2026. Dari total 1.074 BUMN termasuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan yang ditemukan saat pembentukan Danantara, sebanyak 290 BUMN telah ditutup.
"Hari ini, kita telah menutup 290 BUMN. Pada 31 Desember 2026, kami targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 lebih BUMN akan kita tutup," kata Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Prabowo menegaskan BUMN adalah milik rakyat Indonesia, bukan milik direksi maupun sumber dana bagi penguasa. Ia menyoroti banyak BUMN yang bekerja tanpa tanggung jawab kepada negara dan kerap memanipulasi laporan keuangan.
"BUMN-BUMN ini kadang-kadang, bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini," katanya.
Perampingan BUMN yang telah dilakukan menghemat Rp 50 triliun. Angka itu berasal dari pemangkasan gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa mobil, hingga perjalanan dinas.
"Target kita 31 Desember 2026, harus menghemat Rp 70 triliun lebih. Bayangkan dengan Rp 50 triliun saja, berapa puskesmas kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan," kata Prabowo.
Prabowo menilai perlu dibentuk pengadilan ad hoc untuk mengusut anomali dalam BUMN. Ia juga membuka peluang pemberian amnesti khusus bagi mereka yang mengakui kesalahan, dengan keputusan akhir diserahkan kepada wakil rakyat.
Rencana IPO sejumlah BUMN pada 2027 menambah pipeline emiten baru di Bursa Efek Indonesia. Bagi investor, masuknya perusahaan pelat merah ke pasar modal membuka akses kepemilikan saham BUMN yang selama ini tertutup, sekaligus memperluas pilihan instrumen di sektor finansial, infrastruktur, dan pertambangan.
Namun, kepastian jadwal dan nama emiten masih menunggu hasil kajian Danantara yang dijadwalkan rampung akhir 2026. Investor perlu mencermati profil fundamental dan tata kelola calon emiten sebelum mengambil posisi, terutama di tengah proses konsolidasi BUMN yang masih berjalan.