SULAWESI BARAT — Hakim federal Sara Hill memutuskan seorang deputi sheriff di Tulsa, Oklahoma, melanggar hak Amandemen Keempat seorang perempuan karena mencari plat nomornya di database Flock Safety tanpa surat perintah. Putusan ini menjadi salah satu yang pertama menyatakan pencarian Flock inkonstitusional, meski tidak menciptakan preseden mengikat. Teknologi pengenalan plat nomor otomatis itu kini menghadapi gelombang pembatalan kontrak dari sejumlah pemerintah daerah dan negara bagian di AS.
Dalam putusannya, Hill menilai deputi tersebut tidak punya alasan jelas untuk menelusuri plat nomor kendaraan perempuan itu selain fakta bahwa mobilnya berplat California. Penelusuran itu kemudian menjadi dasar bagi deputi untuk menggeledah kendaraan dan menemukan 91 pon metamfetamin.
Hill menyatakan seluruh barang bukti yang diperoleh setelah pencarian Flock "harus dikesampingkan sebagai buah dari pohon beracun" alias fruit of the poisonous tree. Putusan ini pertama kali dilaporkan 404 Media.
Hill tidak berhenti pada kasus tunggal itu. Ia menyoroti praktik pencarian database Flock secara menyeluruh tanpa surat perintah, termasuk pelacakan lokasi orang di ruang publik.
Menurutnya, pelacakan semacam itu menjadi bermasalah secara konstitusional ketika aparat penegak hukum dapat mendata keberadaan seseorang secara pasif dan tanpa pandang bulu dalam periode panjang, lalu memakai data itu untuk tujuan apa pun saat dianggap menguntungkan.
"This is a type of indiscriminate mass surveillance," tulis Hill dalam putusannya. "It is not targeted on a single individual, as in [Carpenter v. United States]. It is a tool that collects information about all vehicles that pass by any network-connected camera at all times, and it serves up the information to law enforcement on demand."
Hill merujuk Carpenter v. United States, perkara Mahkamah Agung AS yang membahas akses lembaga pemerintah terhadap data lokasi dari ponsel. Ia menegaskan Flock berbeda karena menyasar seluruh kendaraan yang melintas di depan kamera terhubung jaringan, bukan satu individu tertentu.
Kritik terhadap Flock datang dari berbagai spektrum politik. Sejumlah pemerintah lokal dan negara bagian, termasuk Florida dan Texas, menyatakan akan berhenti memakai teknologi ini.
Pada Jumat pekan lalu, Senator Bernie Sanders dari Vermont memperkenalkan Block Flock Act. RUU itu akan melarang lembaga federal menggunakan pembaca plat nomor otomatis seperti Flock.
CEO Flock Safety Garretty Langley menyerukan "kompromi" antara privasi dan keselamatan. Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada perempuan yang pernah diuntit aparat penegak hukum menggunakan sistem Flock.
Langley dijadwalkan diwawancarai di atas panggung TechCrunch Disrupt.
Seiring banyaknya kontrak yang dibatalkan, Flock dikabarkan menawarkan buyout sukarela kepada karyawan sebagai cara memperkecil jumlah tenaga kerja. Langkah ini menandai tekanan bisnis yang meningkat pada perusahaan teknologi pengawasan yang sebelumnya ekspansif di pasar AS.
Putusan Hill menambah daftar panjang gugatan dan penolakan terhadap sistem pengenalan plat nomor otomatis. Bagi pasar Indonesia, perkembangan ini menjadi cerminan bagaimana regulasi privasi dan pengawasan berbasis kamera semakin ketat di berbagai yurisdiksi, seiring pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi yang juga mengatur pemrosesan data lokasi dan biometrik.