MAMUJU — Keikutsertaan BPKAD Sulawesi Barat dalam forum tersebut bukan sekadar seremonial. Syaharuddin menyebut pihaknya membutuhkan gambaran terkini soal perkembangan fiskal dan perekonomian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan.
Forum itu menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan di Sulawesi Barat. Selain penyampaian materi dari Kanwil DJPb dan Bank Indonesia, agenda dilanjutkan dengan sesi diskusi antarpeserta.
Menurut Syaharuddin, informasi yang diperoleh dari diseminasi itu penting untuk memperkuat koordinasi lintas instansi. Pengelolaan keuangan daerah, katanya, perlu diselaraskan dengan kondisi perekonomian yang terus bergerak.
"Melalui kegiatan ini, kami memperoleh informasi dan gambaran mengenai perkembangan fiskal dan perekonomian Sulawesi Barat. Informasi tersebut penting bagi BPKAD sebagai bahan dalam memperkuat koordinasi dan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel," ujar Syaharuddin.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan instansi terkait menjadi kunci dalam memahami dinamika fiskal regional. Dengan begitu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah bisa terus diselaraskan dengan perkembangan ekonomi terkini.
Kajian Fiskal Regional merupakan instrumen rutin yang disusun Kanwil DJPb untuk memotret kondisi fiskal dan ekonomi suatu wilayah. Dokumen ini biasanya memuat perkembangan penerimaan, belanja, serta indikator ekonomi daerah pada periode tertentu.
Media Briefing ALCo Regional menjadi bagian lain dari agenda. Forum ini menjadi ruang pertukaran informasi antara otoritas fiskal, bank sentral, dan pemerintah daerah soal isu-isu strategis yang berkembang di daerah.
BPKAD Sulawesi Barat tercantum sebagai salah satu instansi yang diundang dalam kegiatan tersebut. Kehadiran mereka menandai posisi BPKAD sebagai pengelola keuangan daerah yang perlu mengikuti perkembangan kebijakan fiskal pusat maupun regional.
Langkah BPKAD mengikuti diseminasi ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Misi tersebut menyasar penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, sekaligus mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Penguatan pemahaman fiskal di tingkat daerah dinilai berkontribusi langsung pada kualitas pengelolaan anggaran. Pemahaman yang baik memungkinkan pemerintah daerah menyusun kebijakan belanja yang lebih tepat sasaran.
Kegiatan yang diikuti sejumlah pemangku kepentingan di Sulawesi Barat itu diharapkan memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi. Dua hal itu menjadi modal untuk mendukung tata kelola keuangan yang baik serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.