MAMUJU — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menilai persiapan kegiatan perlu dilakukan menyeluruh agar Mapparade Hukum berjalan sesuai sasaran. Materi dan mekanisme pelaksanaan diminta disesuaikan dengan karakteristik peserta didik.
Koordinasi berlangsung di MTs Amaliyah Guppi Mamuju. Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Mardiana dan Ramli R., diterima langsung Kepala MTs Amaliyah Guppi Mamuju, Mushidawati. Pihak sekolah menyatakan kesiapan mendukung kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
Saefur menyebut penyesuaian mencakup jadwal, peserta, mekanisme kegiatan, sarana dan prasarana, serta materi. Semua komponen itu dinilai menentukan apakah edukasi hukum bisa diterima dengan baik oleh peserta didik.
"Persiapan yang matang menjadi bagian penting agar Mapparade Hukum dapat berjalan sesuai tujuan. Materi dan mekanisme pelaksanaan perlu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik sehingga edukasi hukum dapat disampaikan secara tepat dan mudah dipahami," ujar Saefur.
Ramli R. mengatakan koordinasi menjadi langkah untuk memastikan kebutuhan teknis di lapangan dapat dipersiapkan sebelum kegiatan berlangsung. Pemeriksaan mencakup peserta, sarana dan prasarana, hingga mekanisme kegiatan.
"Koordinasi ini kami lakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan, mulai dari peserta, sarana dan prasarana, hingga mekanisme kegiatan. Dengan persiapan yang baik, pelaksanaan Mapparade Hukum diharapkan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik," ujar Ramli.
Mapparade Hukum menyasar pelajar tingkat Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah se-Kabupaten Mamuju. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disiapkan, dengan materi penyuluhan hukum yang difinalisasi berdasarkan kebutuhan peserta didik.