SULAWESI BARAT — Pertamina tidak hanya menjual energi, tetapi juga mengelola data yang menyangkut kepentingan banyak pihak—mulai dari konsumen rumah tangga, industri, hingga mitra bisnis. Selama ini, informasi tersebar di berbagai kanal, membuat publik harus mencari ke sana kemari untuk mendapatkan jawaban. Integrasi ini memotong proses tersebut.
Langkah ini merupakan bagian dari transformasi digital yang tengah dijalankan perusahaan pelat merah tersebut. Direksi menilai, keterbukaan informasi adalah fondasi kepercayaan publik, dan kepercayaan itu berdampak langsung pada reputasi serta kelancaran operasional bisnis.
Dalam praktiknya, integrasi ini menggabungkan layanan informasi dari berbagai unit kerja dan anak perusahaan ke dalam satu sistem terpadu. Sebelumnya, seorang warga yang ingin menanyakan program tanggung jawab sosial perusahaan, misalnya, harus menghubungi kantor regional yang berbeda dengan prosedur yang berbeda pula.
Kini, seluruh permintaan data—baik itu soal produk, kebijakan, maupun program kemitraan—diproses melalui satu pintu dengan standar pelayanan yang seragam. Hal ini memangkas waktu tunggu dan menghilangkan kebingungan administratif yang sering dikeluhkan pemohon informasi.
Perusahaan berharap integrasi ini tidak hanya mempermudah akses, tetapi juga memperkuat pengawasan publik terhadap pengelolaan BUMN. Dengan data yang terbuka dan mudah diverifikasi, risiko kesalahan informasi atau miskomunikasi dapat ditekan seminimal mungkin.
Dampak paling terasa dari kebijakan ini adalah kecepatan. Pemohon informasi tidak lagi harus menunggu berhari-hari hanya untuk mendapat konfirmasi. Sistem baru ini dirancang untuk merespons lebih cepat dengan alur yang jelas.
Bagi jurnalis dan peneliti, ini adalah kabar baik. Data yang sebelumnya harus diakses melalui jalur internal kini tersedia melalui prosedur yang lebih transparan. Ini sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik yang diamanatkan undang-undang.
Lebih dari sekadar kepatuhan regulasi, langkah Pertamina ini menunjukkan arah baru pengelolaan BUMN yang lebih modern. Perusahaan tidak lagi bersikap tertutup, melainkan proaktif menyediakan informasi yang dibutuhkan publik.
Integrasi ini juga menjadi preseden bagi BUMN lain. Jika berhasil, bukan tidak mungkin model serupa diadopsi oleh perusahaan-perusahaan pelat merah lainnya yang selama ini kerap dikritik karena layanan informasinya yang berbelit.
Ke depannya, Pertamina akan terus mengevaluasi sistem ini agar semakin responsif terhadap kebutuhan pengguna. Perbaikan akan dilakukan secara berkala, termasuk kemungkinan penambahan fitur digital yang mempermudah akses dari perangkat seluler.
Pada akhirnya, inisiatif ini adalah langkah kecil namun signifikan dalam membangun hubungan yang lebih sehat antara BUMN dan publik. Ketika informasi mudah diakses, kepercayaan pun tumbuh—dan itu adalah modal yang jauh lebih berharga daripada sekadar kepatuhan formal terhadap regulasi.