MAMUJU — Forum pertemuan terbuka seluruh pegawai yang digelar Kementerian Hukum RI menjadi titik tolak bagi jajaran Kanwil Sulawesi Barat untuk berbenah. Arahan langsung Menteri Hukum soal percepatan kenaikan pangkat istimewa hingga pembentukan tim respons media sosial akan segera diimplementasikan di daerah.
Saefur Rochim menyebut forum yang diikuti seluruh kantor wilayah secara virtual ini merupakan ruang strategis untuk menyelaraskan langkah organisasi dengan kebijakan pusat.
“Forum seperti ini menjadi ruang penting untuk membangun komunikasi yang terbuka antara pimpinan dan seluruh pegawai. Kanwil Kemenkum Sulbar siap mendukung setiap kebijakan strategis Kementerian Hukum, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pelayanan publik, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional serta akuntabel,” ujar Saefur Rochim.
Dalam arahannya, Menteri Hukum meminta jajarannya berkomitmen membangun budaya kerja adaptif dan kolaboratif. Salah satu poin yang ditekankan adalah perbaikan sistem manajemen sumber daya manusia di internal kementerian.
Kementerian berencana mempercepat program kenaikan pangkat istimewa sebagai bentuk apresiasi kepada pegawai berprestasi. Selain itu, mekanisme pengisian jabatan manajerial juga akan disempurnakan dengan basis sistem merit melalui skema e-voting internal.
Kanwil diminta aktif mengusulkan pegawai berprestasi dan melakukan pemetaan kebutuhan formasi sesuai karakteristik daerah masing-masing.
Pada aspek komunikasi publik, Menteri Hukum menyoroti pentingnya pemanfaatan media sosial sebagai kanal informasi yang cepat dan edukatif. Kementerian akan membentuk tim respons media sosial secara bertahap yang melibatkan pegawai dari berbagai unit kerja.
Langkah ini akan didukung pedoman pemanfaatan media sosial dan mekanisme mitigasi risiko, termasuk perlindungan pegawai dari potensi serangan siber serta penyalahgunaan informasi digital untuk menjaga citra institusi.
Di bidang pelayanan hukum, pemetaan kebutuhan pegawai pada bidang strategis menjadi perhatian. Beberapa posisi yang disorot meliputi penyuluh hukum, analis kekayaan intelektual, tenaga teknologi informasi, penguatan Pos Bantuan Hukum, serta pengembangan Sentra Kekayaan Intelektual di daerah.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Saefur Rochim memastikan jajarannya akan segera bergerak. Penguatan koordinasi antarbidang dan peningkatan kapasitas pegawai menjadi langkah awal yang diambil.
“Kami akan segera menindaklanjuti berbagai arahan Menteri Hukum dengan memperkuat sinergi antarbidang, meningkatkan kapasitas jajaran, serta memastikan program strategis kementerian dapat diimplementasikan secara optimal di Sulawesi Barat,” jelas Saefur Rochim.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi seluruh pegawai menjadi kunci mewujudkan Kementerian Hukum yang profesional dan responsif. Melalui forum ini, diharapkan seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama terhadap arah kebijakan organisasi, sekaligus memperkuat budaya kerja positif demi pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.