SULAWESI BARAT — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan anggaran imunisasi nasional pada 2026 mengalami kekurangan sebesar Rp1 triliun. Defisit ini, menurut dia, merupakan imbas langsung dari kebijakan pemotongan anggaran kementerian/lembaga yang diterapkan pemerintah pusat. Kekurangan dana tersebut berpotensi mengganggu distribusi vaksin dan pelaksanaan imunisasi rutin di seluruh Indonesia.
Budi menjelaskan bahwa pagu indikatif Kementerian Kesehatan untuk program imunisasi tidak mencukupi kebutuhan riil di lapangan. "Kekurangan anggaran imunisasi 2026 mencapai Rp1 triliun imbas dari pemotongan," ujarnya dalam sebuah kesempatan. Ia menambahkan, jika tidak segera ditutup, defisit ini bisa mengakibatkan turunnya capaian imunisasi dasar lengkap pada anak-anak.
Untuk mengantisipasi krisis anggaran, Kemenkes telah mengajukan skema tambahan anggaran yang tidak hanya menyasar tahun 2026. Usulan tersebut mencakup kebutuhan pendanaan program imunisasi nasional hingga tahun 2029. Langkah ini diambil agar perencanaan pengadaan vaksin dan logistik distribusi tidak terputus di tengah jalan.
Budi menekankan bahwa imunisasi adalah program prioritas nasional yang menyangkut kesehatan generasi mendatang. "Kami sudah sampaikan ke Kementerian Keuangan, kebutuhan tambahan untuk program ini sampai 2029," katanya. Pihaknya berharap usulan tersebut mendapat persetujuan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendatang.
Kekurangan anggaran imunisasi tidak hanya berdampak pada tahun depan. Jika program terhambat, Indonesia berisiko menghadapi peningkatan kasus penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan vaksin, seperti campak, rubella, dan polio. Dalam jangka panjang, hal ini justru akan membebani anggaran kesehatan karena biaya pengobatan lebih mahal ketimbang biaya vaksinasi.
Kemenkes mencatat, program imunisasi nasional mencakup pemberian vaksin rutin untuk bayi, anak sekolah, serta ibu hamil. Gangguan pendanaan bisa memicu terulangnya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit yang selama ini sudah terkendali. Oleh karena itu, kepastian anggaran menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan program ini.
Saat ini, Kemenkes tengah dalam proses negosiasi teknis dengan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi atas kekurangan anggaran tersebut. Salah satu opsi yang dibahas adalah realokasi anggaran dari pos-pos lain yang dianggap kurang prioritas. Budi optimistis usulan tambahan anggaran imunisasi akan mendapat lampu hijau mengingat urgensi kesehatan masyarakat.
"Kami paham situasi fiskal sedang ketat, tapi imunisasi adalah investasi yang menghemat biaya kesehatan di masa depan," ujarnya. Keputusan final terkait tambahan anggaran ini diperkirakan akan diketahui saat penetapan pagu definitif APBN 2026 oleh DPR.