SULAWESI BARAT — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengambil alih kasus dugaan korupsi yang membelit PT MBG, produsen motor listrik lokal, dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pekan lalu. Eskalasi penanganan kasus ini langsung diikuti tindakan tegas: penyegelan gudang utama MBG di kawasan Sentul. Langkah itu bukan prosedur administratif biasa, melainkan bagian dari operasi pengamanan aset dan barang bukti untuk mencegah pengalihan aset selama penyidikan berlangsung.
Kepala tim penyidik Kejagung dalam pertemuan internal menegaskan penyegelan dilakukan sesuai prosedur hukum baku. Tujuannya mengamankan barang bukti dan menjaga integritas investigasi dari potensi gangguan pihak tertentu yang ingin menghilangkan dokumen. Dampaknya langsung terasa di lapangan: distributor resmi MBG di berbagai kota besar melaporkan kesulitan mengisi ulang inventaris. Beberapa outlet bahkan sudah memasang pemberitahuan bahwa layanan purna jual dan suku cadang mengalami keterlambatan.
“Kami tetap berkomitmen melayani pelanggan. Kami sedang bekerja dengan Kejaksaan untuk mempercepat proses verifikasi barang bukti,” kata Direktur Marketing MBG, Budi Santoso, dalam keterangan tertulis. Namun, pernyataan itu belum mampu meredam kepanikan. Data penjualan tiga bulan terakhir menunjukkan penurunan drastis: 12.400 unit pada kuartal ketiga 2024, turun 34 persen dari 18.800 unit di periode yang sama tahun lalu.
Investigasi awal penyidik mengungkap pola yang mengkhawatirkan. Berdasarkan dokumen yang diakses tim penyidik, ada indikasi perolehan perizinan lingkungan yang tidak sesuai prosedur. Selain itu, ditemukan celah dalam laporan keuangan periodik yang disampaikan MBG kepada regulator, serta transaksi kerjasama dengan pihak ketiga yang melibatkan perantara tidak resmi.
Sumber internal industri otomotif yang meminta anonimitas mengungkapkan MBG kerap melakukan koordinasi informal dengan sejumlah pejabat untuk mempercepat proses perizinan. “Ada pertanyaan besar soal bagaimana MBG bisa mendapat status perusahaan inti industri dengan kecepatan luar biasa. Logistik persetujuan biasanya memakan waktu, tetapi di kasus ini terkesan dipermudah,” ujar seorang pengamat industri dari lembaga think tank Jakarta.
Kasus MBG menjadi pukulan telak bagi ekosistem kendaraan listrik Indonesia yang masih dalam fase pertumbuhan sensitif. Kepercayaan konsumen terhadap produk buatan dalam negeri sangat bergantung pada reputasi pemain besar seperti MBG. Ketua Asosiasi Industri Kendaraan Listrik Indonesia (AIKLI), Hendra Wijaya, menyatakan keprihatinan mendalam. “Kami percaya pada proses hukum. Namun, ketidakpastian berkepanjangan hanya akan merusak iklim investasi industri ini,” tegasnya.
Dampaknya sudah terasa di level investor. Beberapa calon mitra asing yang sebelumnya tertarik untuk bermitra dengan produsen motor listrik lokal kini memperlambat keputusan merger atau akuisisi. Risiko reputasi dan ketidakjelasan regulasi menjadi alasan utama. Kini, publik menanti langkah Kejagung selanjutnya: apakah penyidikan akan membuka praktik sistemik di balik pesatnya pertumbuhan salah satu merek motor listrik kebanggaan lokal ini.