MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka membuka rapat evaluasi Program Strategis Nasional (PSN) dan program prioritas daerah di Mamuju, Kamis (18/6/2026). Dalam forum yang dihadiri Forkopimda hingga para bupati dan sekretaris daerah se-Sulbar itu, ia membeberkan sejumlah catatan kritis. Pertumbuhan ekonomi 5,33 persen di triwulan pertama dinilai belum optimal, sementara target tahun ini dipatok 6 persen.
"Data menjadi isu paling mendasar. Hampir semua program strategis, baik itu kemiskinan, sekolah rakyat, MBG, JKN, KDMP, RTLH, stunting, ATS hingga perizinan mengalami masalah yang berulang. Data tidak mutakhir. Olehnya itu memang data BPS sangat kita perlukan," kata Suhardi Duka saat memberikan kesimpulan hasil rapat.
Pada sektor Program Strategis Nasional, Gubernur menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah membentuk 169 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari target 189 unit. Ratusan pemasok dan penerima manfaat sudah terlibat. Namun, sejumlah SPPG belum beroperasi optimal. Ia bahkan mempertimbangkan evaluasi untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
"Mungkin juga kita akan memberikan evaluasi bahwa untuk 3 T tidak usah dibuat SPPG langsung saja ke sekolah," jelasnya.
Permintaan pangan meningkat lewat MBG, tetapi sebagian besar bahan baku masih dipasok dari luar Sulbar. Akibatnya, manfaat ekonomi belum maksimal dirasakan pelaku usaha lokal. Di sektor hilirisasi, Gubernur menilai pengembangan komoditas unggulan masih perlu didorong. Produk turunan sawit terbatas, sementara kakao dan kopi mayoritas masih dijual dalam bentuk bahan mentah.
Dalam paparan dari masing-masing kabupaten, sejumlah persoalan serupa muncul: data tidak akurat, ketersediaan lahan terbatas, kapasitas sumber daya manusia yang rendah, kemampuan fiskal minim, serta koordinasi lintas sektor yang lemah. Gubernur meminta jajaran pemda terus mendukung PSN dan memperkuat koordinasi antarinstansi.
"Kita sepakat untuk menyukseskan program strategis nasional, semua ya. Kita juga sepakat pemerintah daerah merasakan bahwa kurangnya koordinasi pejabat lintas sektor," katanya.
Pemprov Sulbar akan mengevaluasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) secara lebih selektif, dengan mempertimbangkan potensi ekonomi masing-masing desa agar usaha bisa berkelanjutan. Sementara itu, kebutuhan pembangunan rumah sehat dan layak huni masih dirasakan kurang di seluruh kabupaten di Sulbar.
Gubernur juga menyampaikan bahwa kegiatan budaya dan maritim Sandeq Silumba tahun 2026 belum bisa dilaksanakan Pemprov Sulbar karena keterbatasan anggaran. Pelaksanaannya diserahkan ke Kabupaten Majene dan Polewali Mandar dalam skala lokal. Penyelenggaraan tingkat provinsi direncanakan kembali pada tahun mendatang.