MAJENE — Kepala Diskominfo Majene, Albar Mustar, mengungkapkan keprihatinannya di hadapan peserta forum. Ia menegaskan bahwa layanan teknologi informasi yang dikelola instansinya pada dasarnya gratis untuk seluruh OPD, namun realisasi pemanfaatannya masih jauh dari optimal.
Menurut Albar, Bidang TIK Diskominfo telah menyediakan fasilitas jaringan internet, penguatan website, dan berbagai layanan digital lainnya. "Semua layanan ini sebenarnya gratis, namun masih kurang dimanfaatkan oleh OPD terkait," ujarnya dalam sambutan di ruang rapat TIK Diskominfo Majene.
Ia menambahkan, optimalisasi layanan digital ini akan berdampak langsung pada efektivitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan daerah. Forum Konsultasi Publik ini digelar untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan FKP.
Selain memfasilitasi kebutuhan digital OPD, Diskominfo Majene juga memiliki peran strategis dalam penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat. Melalui Bidang Pelayanan Media, instansi ini aktif memberitakan kegiatan pemerintah daerah.
Yang tak kalah penting, Diskominfo juga menjadi garda terdepan dalam pengendalian informasi palsu. Albar Mustar menekankan bahwa pihaknya terus melakukan klarifikasi terhadap berbagai informasi hoaks yang beredar di tengah masyarakat. "Kami melakukan pengendalian dan penanganan berita hoaks agar informasi yang diterima masyarakat tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Melalui forum yang dihadiri lintas sektor ini, Diskominfo Majene berharap tercipta komunikasi dua arah yang efektif antara pemerintah dan pemangku kepentingan. Albar Mustar menegaskan bahwa keterlibatan lintas sektor menjadi kunci utama dalam membangun birokrasi yang transparan, efektif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ke depan, hasil dari forum ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Majene, seiring dengan semakin masifnya pemanfaatan teknologi informasi oleh seluruh OPD.