MAKASSAR — Wakil Bupati Polewali Mandar, Hj. Andi Nursami Masdar, secara resmi membuka Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Gelombang II Angkatan XVII, XVIII, dan XIX di Aula B BBPK-APDN IV Makassar, Senin (18/5/2026). Kegiatan ini diikuti oleh 120 peserta, terdiri dari 63 CPNS Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan sisanya alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam materinya, Andi Nursami mengingatkan bahwa tingginya belanja pegawai daerah diatur ketat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Ia menyebut idealnya belanja pegawai tidak melebihi 30 persen APBD.
“Karena itu ASN hari ini tidak cukup hanya hadir dan menjalankan rutinitas. ASN harus memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya di hadapan para peserta yang mayoritas ASN muda.
Wakil Bupati juga menyoroti fenomena ASN di era digital yang mudah menjadi sorotan publik. Ia meminta para CPNS untuk berhati-hati dalam bermedia sosial, terutama saat jam kerja. Menurutnya, perilaku yang biasa dilakukan profesi lain bisa menjadi masalah ketika dilakukan oleh ASN karena membawa nama institusi dan pemerintah daerah.
“Hal yang mungkin biasa dilakukan profesi lain, bisa menjadi berbeda ketika dilakukan ASN. Karena ASN membawa nama institusi dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Andi Nursami Masdar menjadi perhatian tersendiri sebagai salah satu figur perempuan yang berhasil menembus posisi strategis di Polewali Mandar. Sebelum menjabat wakil bupati, ia dikenal sebagai birokrat senior yang pernah memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Pengalaman panjang itu membuat materi yang dibawakannya dinilai kuat dan kontekstual. Suasana beberapa kali disambut tepuk tangan saat ia membagikan kisahnya meniti karier dari bawah hingga dipercaya menjadi Wakil Bupati Polewali Mandar.
Di akhir materinya, Andi Nursami mengingatkan bahwa Latsar bukan sekadar formalitas administrasi menuju pengangkatan PNS, melainkan proses pembentukan karakter dan integritas. Ia meminta peserta bekerja bukan sekadar hadir, tetapi hadir untuk memberi manfaat.
“Saudara digaji oleh negara, tetapi akan dinilai oleh masyarakat. Maka bekerjalah bukan sekadar hadir, tetapi hadir untuk memberi manfaat,” tutupnya.
Pelatihan ini merupakan gelombang kedua setelah sebelumnya 99 CPNS mengikuti gelombang pertama pada 4–9 Mei 2026. Rangkaian kegiatan akan berlangsung di BBPK-APDN IV Makassar sebagai bagian dari upaya Pemkab Polewali Mandar membentuk ASN muda yang profesional dan adaptif.