Pencarian

Sekda Sulbar Junda Maulana Sidak ke OPD soal Absensi, Target Ekonomi 8 Persen dan Stunting 20 Persen Terancam Jika Birokrasi Lemah

Selasa, 07 Juli 2026 • 17:37:32 WIB
Sekda Sulbar Junda Maulana Sidak ke OPD soal Absensi, Target Ekonomi 8 Persen dan Stunting 20 Persen Terancam Jika Birokrasi Lemah
Sekda Sulbar Junda Maulana melakukan sidak mendadak ke OPD untuk mengecek kedisiplinan ASN.

MAMUJU — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, memerintahkan jajaran asisten dan staf ahli untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tanpa jadwal tetap. Perintah ini dikeluarkan setelah ia mendapati banyak aparatur sipil negara (ASN) tidak hadir atau hadir tanpa pimpinan dinas dalam apel virtual yang dipimpinnya, Senin (6/7/2026).

Junda yang memimpin apel mewakili Gubernur Suhardi Duka (SDK) menegaskan bahwa apel virtual setiap Senin pertama bulan telah menjadi kesepakatan bersama dan tidak perlu lagi diingatkan. Ia berencana memberikan pengingat lebih dini kepada OPD agar tidak ada yang terlambat di masa mendatang.

Kalau Pimpinan Habis Energi Urus Absensi, Substansi Tugas Terabaikan

"Kalau pimpinan terus-menerus bicara soal absensi, kedisiplinan, dan seragam, tidak pernah sampai ke substansi tugas. Habis energi. Itu tidak boleh," tegas Junda dalam arahannya.

Menurutnya, fokus utama birokrasi seharusnya pada pelaksanaan program pembangunan, bukan pada urusan administratif yang seharusnya sudah menjadi kebiasaan. Sidak mendadak, baik pagi maupun siang, dimaksudkan untuk mengecek kedisiplinan jam kerja secara riil tanpa peringatan sebelumnya.

Target 2030: Ekonomi 8%, Kemiskinan 5-6%, dan 30 Ribu Anak Sekolah

Di bagian lain arahannya, Junda memaparkan sejumlah target pembangunan Sulbar 2030 yang masih jauh dari kondisi saat ini. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 8 persen, sementara posisi sekarang baru 5,3 persen. Kemiskinan harus ditekan ke 5–6 persen dari posisi saat ini 10,1 persen, yang berarti perlu penurunan sekitar 1 persen per tahun.

Prevalensi stunting ditargetkan turun ke 20 persen dari posisi saat ini 35 persen. Selain itu, sekitar 30 ribu anak yang saat ini tidak bersekolah harus mendapat akses pendidikan.

Mesin Birokrasi yang Kurang Bagus Bikin Semua Ambisi Jadi Mimpi

"Siapa yang memikirkan? Siapa yang melaksanakan? Kita semua," ujar Junda, menegaskan bahwa seluruh ASN adalah mesin birokrasi yang menjalankan kebijakan kepala daerah. "Kalau mesinnya kurang bagus, maka tugasnya tidak berjalan bagus. Kalau tugasnya tidak berjalan bagus, maka tujuannya tidak tercapai."

Ia juga mengingatkan bahwa sudah melewati pertengahan tahun anggaran. "Tolong teman-teman OPD, manfaatkan dana yang sedikit itu untuk bisa dilaksanakan programnya dengan cara yang sebaik-baiknya. Uang yang sedikit itu harus bisa dirasakan oleh masyarakat kita," pungkasnya.

Bagikan
Sumber: sorotanpena.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks