MAMUJU — Kunjungan kerja BPBD Kabupaten Mamasa ke kantor BPBD Sulawesi Barat membahas tiga hal utama: pencegahan, kesiapsiagaan, dan mekanisme pelaporan cepat saat karhutla terjadi. Alfredi dan Sri Rahayu menyampaikan sejumlah kondisi serta kebutuhan koordinasi di daerah, terutama yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan karhutla di Mamasa.
Yasir Fattah menilai penanganan karhutla tidak bisa dikerjakan satu instansi saja. Kolaborasi lintas sektor dan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten disebutnya sebagai syarat utama agar kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana bisa berjalan.
Dalam pertemuan itu, Yasir menyoroti pentingnya arus informasi yang cepat dari kabupaten ke provinsi begitu ada kejadian karhutla. Tanpa laporan dini, kata dia, langkah penanganan berisiko terlambat dan api menyebar lebih luas.
"Koordinasi antara BPBD provinsi dan kabupaten harus terus diperkuat. Informasi terkait kejadian karhutla perlu disampaikan secara cepat agar langkah penanganan dapat dilakukan secara tepat dan terkoordinasi," ujar Yasir Fattah.
Pembahasan juga mencakup pemantauan titik panas dan kesiapan personel serta peralatan di masing-masing daerah. BPBD Sulbar dan BPBD Mamasa sepakat memperkuat pertukaran data agar respons tidak lagi berjalan sendiri-sendiri saat bencana terjadi.
Yasir menyebut penguatan kesiapsiagaan merupakan bagian dari arahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka. Seluruh jajaran pemerintah daerah diminta terus meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat menghadapi berbagai potensi bencana.
Arahan itu, menurut Yasir, menjadi dasar bagi BPBD di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk menyiapkan langkah antisipasi lebih awal. Kesiapsiagaan dinilai bukan sekadar reaksi setelah kejadian, tetapi kerja rutin sebelum musim kering tiba.
Dari sisi Mamasa, Alfredi dan Sri Rahayu memaparkan sejumlah kebutuhan koordinasi yang selama ini menjadi kendala di lapangan. Keduanya menyoroti pentingnya dukungan provinsi dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla di wilayah kabupaten.
Mamasa merupakan salah satu daerah di Sulawesi Barat yang memiliki kawasan hutan dan lahan cukup luas. Kondisi geografis berbukit membuat pemantauan titik api butuh dukungan personel dan peralatan yang memadai dari provinsi.
Kunjungan ini juga dimaksudkan mempererat silaturahmi antarinstansi BPBD di Sulawesi Barat. Pola komunikasi yang sudah terbangun diharapkan berlanjut ketika musim kemarau meningkatkan risiko kebakaran lahan di sejumlah kabupaten.
BPBD Sulbar menyatakan akan menindaklanjuti hasil pertemuan dengan penguatan mekanisme pelaporan dan kesiapan sumber daya. Jadwal koordinasi lanjutan bersama BPBD kabupaten lain di Sulawesi Barat akan disusun menyesuaikan perkembangan potensi karhutla di lapangan.