MAMUJU — Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat ditunjuk sebagai Penanggung Jawab (PIC) pemenuhan Indikator 9 Manajemen Risiko SPBE. Penunjukan itu menjadi dasar digelarnya coaching clinic bagi perangkat daerah, termasuk BPKAD Sulbar yang mengirim dua personelnya, Azis dan Syahroni.
Penunjukan Inspektorat bertujuan mengoptimalkan sistem pengendalian kinerja pemerintah melalui tata kelola manajemen risiko SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini juga sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Dalam kegiatan tersebut, Tim SPBE BPKAD Sulbar memperoleh penjelasan teknis dan pendampingan terkait perumusan serta penyusunan Manajemen Risiko SPBE pada perangkat daerah. Pendampingan itu diharapkan meningkatkan pemahaman perangkat daerah dalam mengidentifikasi dan mengelola berbagai risiko dalam penerapan SPBE.
Materi coaching clinic merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE. Selain itu, kegiatan ini menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 138 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE Perangkat Daerah Tahun 2026.
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan dari lokasi berbeda bahwa penguatan manajemen risiko SPBE merupakan bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, terintegrasi dan akuntabel.
"Kami terus mendorong Tim SPBE BPKAD untuk mengikuti setiap proses penguatan kapasitas dan pemahaman terkait manajemen risiko SPBE. Hal ini penting agar penerapan SPBE di lingkungan BPKAD dapat berjalan secara terarah, aman, efektif dan mampu mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat," ujar Ali Chandra.
Ia menambahkan, pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu dibarengi dengan pengelolaan risiko yang baik. Dengan begitu, setiap sistem dan proses digital yang diterapkan dapat memberikan manfaat secara optimal serta mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Keikutsertaan Tim SPBE BPKAD dalam coaching clinic ini menjadi bagian dari komitmen BPKAD Provinsi Sulawesi Barat untuk terus memperkuat transformasi digital, pengendalian internal, serta tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang efektif dan akuntabel.
Langkah tersebut menyasar penguatan kapasitas aparatur di lingkungan BPKAD agar penerapan SPBE tidak berhenti pada penyediaan sistem, tetapi juga diikuti pengelolaan risiko yang terukur. Perangkat daerah lain di lingkup Pemprov Sulawesi Barat diharapkan mengikuti proses serupa sesuai jadwal pemantauan dan evaluasi SPBE Tahun 2026.