SULAWESI BARAT — Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,75% pada Juni lalu memicu perdebatan baru di kalangan pelaku industri. Di satu sisi, langkah ini dinilai efektif menahan pelemahan rupiah di tengah ketidakpastian global. Namun di sisi lain, ongkos mahal menjaga stabilitas nilai tukar mulai dirasakan sektor riil.
Data terbaru menunjukkan tekanan sudah mulai terlihat. Aktivitas manufaktur masih lemah, ekspor melambat, dan pertumbuhan kredit UMKM nyaris tidak bergerak. Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebut kondisi ini sebagai peringatan nyata, bukan sinyal krisis.
"Ini bukan sinyal krisis, tetapi peringatan nyata bahwa dunia usaha sedang menghadapi tekanan," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/7).
Meski begitu, Yusuf menilai stabilitas nilai tukar justru menjadi prasyarat mutlak bagi keberlangsungan usaha. Industri manufaktur dalam negeri masih sangat bergantung pada impor bahan baku dan barang modal. Jika rupiah melemah terlalu tajam, biaya produksi akan naik dan inflasi impor meningkat.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, menyebut situasi ini sebagai dilema klasik kebijakan moneter. Menurutnya, suku bunga yang terlalu tinggi dalam waktu lama bukan hanya memperlambat ekspansi usaha, tetapi juga bisa menekan investasi baru dan mengganggu penciptaan lapangan kerja.
"Dalam konteks saat ini, kebijakan suku bunga tinggi memang dapat membantu menjaga rupiah. Namun, jika terlalu defensif, kita berisiko masuk ke situasi di mana ekonomi 'stabil tapi stagnan'," jelas Ronny.
Ronny menambahkan, ini bukan soal memilih salah satu antara stabilitas atau pertumbuhan. Yang dibutuhkan adalah titik keseimbangan agar stabilitas tidak menjadi tujuan yang mengorbankan ekspansi bisnis.
Ronny menekankan bahwa BI tidak bisa bekerja sendiri. Stabilitas rupiah tidak harus selalu dibela dengan instrumen bunga tinggi. Masih ada ruang untuk mengoptimalkan instrumen lain seperti intervensi valas, operasi moneter, dan kebijakan makroprudensial yang lebih longgar untuk sektor produktif.
"Misalnya, memberikan insentif likuiditas atau relaksasi kredit untuk sektor tertentu agar tetap bisa tumbuh meskipun suku bunga tinggi," kata Ronny.
Dari sisi pemerintah, peran stimulus fiskal yang lebih terarah menjadi krusial. Insentif pajak untuk industri padat karya dan dukungan pembiayaan bagi UMKM dinilai mendesak. Reformasi struktural seperti efisiensi logistik dan kepastian regulasi juga harus dipercepat agar beban biaya tinggi bisa di-offset oleh efisiensi di sisi lain.
"Kondisi ini menunjukkan bahwa kita terlalu bergantung pada suku bunga sebagai alat utama menjaga stabilitas. Padahal jika koordinasi kebijakan fiskal dan moneter lebih kuat, tekanan terhadap rupiah bisa dikelola tanpa harus membuat sektor riil megap-megap," tegas Ronny.
Yusuf dari CORE Indonesia mengingatkan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, biaya yang harus ditanggung akibat terlambat merespons gejolak eksternal jauh lebih mahal. Menurutnya, langkah BI mengerek dan menahan suku bunga di level tinggi adalah upaya menjaga kredibilitas kebijakan, bukan sekadar mengetatkan moneter.
Kuncinya, menurut para pengamat, adalah menyeimbangkan stabilitas makro dengan keberlanjutan pertumbuhan. Bukan mengorbankan salah satunya.