MAMUJU — Langkah itu merupakan instruksi langsung Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Sekda Junda Maulana agar sinergi dengan pemerintah pusat tidak sekadar seremonial. Bagi Sulbar, sektor kelautan bukan potensi cadangan, melainkan motor penggerak ekonomi yang harus dipacu.
Proposal yang telah disusun matang sejak jauh hari itu mencakup empat pilar utama. Pertama, penguatan infrastruktur kelautan dan perikanan daerah. Kedua, peningkatan produktivitas nelayan dan pembudidaya ikan. Ketiga, perluasan akses pasar dan daya saing produk perikanan. Keempat, stimulus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.
“Kami hadir bukan hanya untuk mengikuti arahan pusat, tetapi juga memperjuangkan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat Sulbar, mulai dari nelayan, pembudidaya, hingga pelaku usaha pengolahan,” ujar Safaruddin melalui pesan singkat, Jumat (3/7/2026).
Forum yang mengusung tema “Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendukung Swasembada Pangan” ini mempertemukan sekitar 600 peserta secara hibrida. Hadir pimpinan Komisi IV DPR RI, kepala daerah, hingga pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, sektor kelautan punya peran vital dalam menyukseskan Asta Cita Presiden, khususnya kedaulatan pangan berbasis protein ikan dan garam. Rakornas menghasilkan sejumlah rumusan strategis yang disepakati bersama Sekjen KKP Andy Artha Donny Oktopura.
Beberapa poin utama yang menjadi fokus ke depan meliputi:
Dengan hasil Rakornas ini, DKP Sulbar optimistis dapat mengawal implementasi program pusat di daerah secara inklusif. Targetnya bukan sekadar angka produksi, melainkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir Sulbar. Garis pantai yang panjang dan kekayaan perikanan tangkap serta budidaya dinilai sebagai modal utama yang kini tinggal menunggu eksekusi program yang tepat.