MAMUJU — Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, menyatakan pemantauan informasi berkala menjadi bagian penting dalam mendukung tugas Tim Siaga Darurat. Menurutnya, kondisi cuaca dan iklim yang berpotensi memengaruhi kejadian karhutla dan kekeringan membuat deteksi dini harus berjalan tanpa jeda.
Pemanfaatan sistem pelaporan dan informasi BMKG membantu petugas memperoleh gambaran perkembangan kondisi wilayah. Data itu juga dipakai mengidentifikasi indikasi titik panas sebelum menentukan kebutuhan verifikasi di lapangan.
Mengapa Pemantauan Titik Panas Harus Rutin
Yasir menegaskan informasi titik panas yang terpantau tidak bisa langsung dianggap final. Data tersebut perlu ditelaah lebih lanjut dan diverifikasi bersama instansi terkait jika diperlukan.
"Pemantauan harus dilakukan secara berkala dan terkoordinasi. Informasi titik panas yang terpantau perlu ditelaah lebih lanjut dan, apabila diperlukan, diverifikasi bersama instansi terkait agar potensi kebakaran dapat segera ditindaklanjuti. Kita ingin memastikan kesiapsiagaan berjalan optimal untuk melindungi masyarakat dan lingkungan," ujarnya.
Verifikasi bersama itu melibatkan instansi lintas sektor. Tujuannya agar potensi kebakaran bisa ditindaklanjuti sebelum meluas ke area permukiman atau lahan produktif warga.
Kabut Asap Jadi Perhatian Selanjutnya
Selain titik panas, BPBD Sulbar mengarahkan perhatian pada potensi dampak kabut asap. Warga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan dalam kondisi cuaca kering.
Imbauan lain menyasar aktivitas di luar ruangan. Jika kualitas udara memburuk, warga diminta menggunakan masker dan mengikuti informasi resmi dari BMKG dan BPBD.
Peran Pusdalops dan Arahan Gubernur Sulbar
Pemantauan di Ruang Command Center Pusdalops menjadi simpul koordinasi Tim 3 Siaga Darurat Karhutla dan Kekeringan. Dari ruang itu, petugas mengakses tautan pembaruan pelaporan serta situs resmi BMKG secara berkala.
Langkah tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana. Keduanya mendorong koordinasi lintas sektor dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di wilayah Sulbar.
BPBD Sulbar belum merinci jumlah titik panas yang terpantau maupun wilayah kabupaten yang masuk pantauan khusus. Informasi lanjutan akan mengikuti hasil verifikasi bersama instansi terkait.
